ANGGARAN
DASAR
PEMBUKAAN
Atas berkat Rahmat Tuhan
Yang Maha Esa serta berangkat dari keinginan luhur untuk mewujudkan segala
cita-cita di dalam keikutsertaan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional di segala bidang, serta didorong oleh kesadaran dan tekad yang kuat sebagai generasi penerus bangsa dalam mempertahankan keutuhan NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA dan memperjuangkan cita-cita Proklamasi 1945 yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang – Undang Dasar 1945
Sebagai landasan konstitusional.
Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, Dengan ini Kami Putra-putri Keluarga besar TNI –
Angkatan Darat dengan penuh kesadaran membentuk sebuah organisasi yang bernama Organisasi Kemasyarakatan Himpunan Putra – Putri keluarga besar TNI – AD yang disingkat Ormas HIPAKAD.
BAHWA DEMI TERTIB DAN
TERATURNYA MEKANISME ORGANISASI, MAKA DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR SEBAGAI BERIKUT
:
BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
KEDUDUKAN
PASAL 1
ORGANISASI INI MEMILIKI NAMA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR TNI ANGKATAN
DARAT, DISINGKAT ORMAS HIPAKAD.
PASAL 2
ORMAS HIPAKAD MERUPAKAN
PENGEMBANGAN DARI HIPAKAD SESKOAD YANG BERDIRI DI LINGKUNGAN KOMPLEKS SEKOLAH
STAF DAN KOMANDO ANGKATAN DARAT (SESKOAD) PADA TANGGAL 20 JUNI 1963, DAN
DIKEMBANGKAN MENJADI ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIPAKAD PADA TANGGAL 20 FEBRUARI
2011, UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN LAMANYA.
PASAL 3
PUSAT ORMAS HIPAKAD
BERKEDUDUKAN DI KOTA BANDUNG DAN DAPAT MENDIRIKAN PERWAKILAN-PERWAKILAN
DITEMPAT-TEMPAT DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.
BAB II STATUS DAN KEDAULATAN
PASAL 4
ORMAS HIPAKAD ADALAH
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MANDIRI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI CITA-CITA
PROKLAMASI 1945, MEMPUNYAI HUBUNGAN EMOSIONAL DAN KESEJAHTERAAN DENGAN MARKAS
BESAR TNI ANGKATAN DARAT, SESKOAD SERTA PARA PURNAWIRAWAN TNI ANGKATAN DARAT.
PASAL 5
KEDAULATAN TERTINGGI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN ADA PADA ANGGOTA DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA MENURUT
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB III AZAS DAN SIFAT
PASAL 6
ORMAS HIPAKAD BERAZASKAN
PANCASILA
PASAL 7
1) ORMAS HIPAKAD ADALAH
SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN BANGSA. 2) ORMAS HIPAKAD ADALAH ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERSIFAT KEKELUARGAAN DAN INDEPENDEN. 3) ORMAS HIPAKAD
ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERANGGOTAKAN PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR
TNI ANGKATAN DARAT DARI KALANGAN MILITER DAN SIPIL YANG MASIH AKTIF MAUPUN YANG
SUDAH PURNA BHAKTI.
BAB IV LANDASAN DAN PEDOMAN
JUANG
PASAL 8
LANDASAN JUANG ORMAS HIPAKAD
ADALAH : A. SEMANGAT SUMPAH PEMUDA 1928. B. SEMANGAT JUANG ’45. C. SEMANGAT
SAPTA MARGA.
PASAL 9
PEDOMAN JUANG ORMAS HIPAKAD
ADALAH : A. IKRAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR
TNI ANGKATAN DARAT DISEBUT IKRAR ORMAS HIPAKAD. B. TEKAD ORGANISASI KEMASYARAKATAN
HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR TNI ANGKATAN DARAT DISEBUT TEKAD ORMAS
HIPAKAD. C. GERAK JUANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA
BESAR TNI ANGKATAN DARAT DISEBUT GERAK JUANG ORMAS HIPAKAD. D. MOTIVASI JUANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR TNI ANGKATAN
DARAT DISEBUT MOTIVASI JUANG ORMAS HIPAKAD. E. SALAM PERJUANGAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR TNI ANGKATAN DARAT DISEBUT
SALAM PERJUANGAN ORMAS HIPAKAD, BERBUNYI : MERDEKA SEMOGA TUHAN BESERTA KITA.
BAB V MAKSUD, TUJUAN DAN
FUNGSI
PASAL 10
1) ORMAS HIPAKAD MENGHIMPUN
PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR TNI ANGKATAN DARAT UNTUK MENJADI MANUSIA INDONESIA
YANG BERKEPRIBADIAN PANCASILA DAN BERWATAK LUHUR SEHINGGA TERBENTUK KADER-KADER
BANGSA : A. MEMILIKI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA. B.
MEMILIKI SIKAP MENTAL, MORAL, DAN BUDI PEKERTI YANG LUHUR. C. MEMILIKI
KECERDASAN, TANGGAP, TERAMPIL, DAN MANDIRI SERTA SEHAT JASMANI MAUPUN ROHANI.
D. MEMILIKI KESETIAAN DAN PENGABDIAN PADA BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI WUJUD CINTA
TANAH AIR. E. MEMILIKI RASA SOLIDARITAS, BERTANGGUNG JAWAB SERTA MEMILIKI
PEMIKIRAN DAN ORIENTASI KEPADA PEMBAHARUAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA. 2)
ORMAS HIPAKAD BERMAKSUD MENGGALANG, MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN SEGENAP POTENSI
PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR TNI ANGKATAN DARAT AGAR MENJADI INSAN PENGGERAK
PEMBANGUNAN NASIONAL, DIDALAM KEIKUT-SERTAAN MEWUJUDKAN TERCIPTANYA MASYARAKAT
YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
PASAL 11
1) ORMAS HIPAKAD BERTUJUAN
MENDAYAGUNAKAN POTENSI YANG DIMILIKI PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR TNI ANGKATAN
DARAT, SEHINGGA TERBENTUK KARYA CIPTA YANG DIABADIKAN SEBAGAI KARYA NYATA
PENGABDIAN TERHADAP ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA. 2) ORMAS HIPAKAD BERFUNGDI
MENJEMBATANI BERBAGAI LATAR BELAKANG SOSIAL PUTRA-PUTRI KELUARGA BESAR TNI
ANGKATAN DARAT UNTUK MENJALIN KERJASAMA SECARA LUAS DENGAN BERBASIS KEPADA
TATANAN DAN TATARAN ORGANISASI SEBAGAI CIKAL BAKAL PANDANGAN YANG SAMA SECARA
SERASI, SEIMBANG, SELARAS DAN DINAMIS, SEHINGGA BERHASILGUNA DAN BERDAYAGUNA
UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA BERSAMA
BAB VI USAHA
PASAL 12
UNTUK MENCAPAI TUJUAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 10 DAN 11, ORMAS HIPAKAD MENITIK-BERATKAN
PERANANNYA KEPADA : A. PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG
MAHA ESA SEBAGAI WUJUD PENGAMALAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. B.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SETIAP ANGGOTA, AGAR MENJADI KADER
MILITAN, MEMILIKI DEDIKASI DAN LOYALITAS SERTA BERWAWASAN KEBANGSAAN. C.
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KETENAGA-KERJAAN, DIDALAM MEWUJUDKAN
SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL, PRODUKTIF DAN PROFESSIONAL, SEHINGGA MAMPU
BERKOMPETISI SECARA SEHAT PADA TATARAN YANG SEMAKIN KOMPETITIF. D. TERWUJUDNYA
TATANAN SOSIAL EKONOMI YANG MANDIRI BERAZASKAN KEKELUARGAAN BERSAMA, DISAMPING
MENUMBUH-KEMBANGKAN KEMITRAAN USAHA DENGAN PIHAK LAIN. E. TERJADINYA KERJASAMA
DENGAN SEGENAP KOMPONEN ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA DIDALAM SUASANA
KEKELUARGAAN.
BAB VII KEANGGOTAAN DAN
KADER
PASAL 13
1) ANGGOTA ORMAS HIPAKAD
TERDIRI DARI : A. ANGGOTA KEHORMATAN. B. ANGGOTA LUAR BIASA. C. ANGGOTA BIASA.
D. ANGGOTA SIMPATISAN. 2) KADER ADALAH ANGGOTA YANG TELAH MELALUI PROSES
KADERISASI. 3) KETENTUAN LEBIH LANJUT TENTANG KEANGGOTAAN DAN KADERISASI DIATUR
DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB VIII STRUKTUR DAN SUSUNAN
ORGANISASI
PASAL 14
1) STRUKTUR ORMAS HIPAKAD
TERDIRI DARI : A. DEWAN PIMPINAN PUSAT. B. DEWAN PIMPINAN WILAYAH. C. DEWAN
PIMPINAN CABANG. D. DEWAN PIMPINAN RAYON. E. DEWAN PIMPINAN RANTING. 2) ORMAS
HIPAKAD MULAI DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI TINGKAT CABANG DILENGKAPI DENGAN
LEMBAGA EKSTRA STRUKTURAL YANG TERDIRI DARI : A. YAYASAN VIYATA WIRA KARYA. B.
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) VIYATA WIRA KARYA. C KOPERASI VIYATA WIRA KARYA.
PASAL 15
1) SUSUNAN KEPENGURUSAN
ORMAS HIPAKAD ADALAH SEBAGAI BEGIKUT : 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT TERDIRI DARI :
A. DEWAN PENASIHAT. B. KETUA UMUM. C. SEKRETARIS JENDRAL. D. BENDAHARA. E.
DIVISI-DIVISI. 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH TERDIRI DARI : A. DEWAN PENASIHAT. B.
KETUA. C. SEKRETARIS. D. BENDAHARA. E. BIRO-BIRO. 3. DEWAN PIMPINAN CABANG
TERDIRI DARI : A. DEWAN PENASIHAT. B. KETUA. C. SEKRETARIS. D. BENDAHARA. E.
BIDANG-BIDANG 4. PENGURUS RAYON TERDIRI DARI : A. DEWAN PENASIHAT. B. KETUA. C.
SEKRETARIS. D. BENDAHARA. E. SEKSI-SEKSI. 5. PENGURUS RANTING TERDIRI DARI : A.
DEWAN PENASIHAT. B. KETUA. C. SEKRETARIS. D. BENDAHARA. E. SEKSI-SEKSI. 2)
KETENTUAN SELANJUTNYA TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN, DIATUR DIDALAM ANGGARAN
RUMAH TANGGA.
BAB IX KEPENGURUSAN
PASAL 16
1) KEPENGURUSAN ORMAS
HIPAKAD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 14 AYAT 1) DIPILIH DAN DISYAHKAN
MELALUI A. MUSYAWARAH NASIONAL. B. MUSYAWARAH WILAYAH. C. MUSYAWARAH CABANG. D.
MUSYAWARAH RAYON. E. MUSYAWARAH RANTING. 2) KETENTUAN SELANJUTNYA TENTANG
KEPENGURUSAN, DIATUR DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
PASAL 17
1) STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA-LEMBAGA EKSTRA STRUKTURAL ORMAS HIPAKAD ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1.
KEPENGURUSAN YAYASAN VIYATA WIRA KARYA DARI MULAI TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN
TINGKAT CABANG TERDIRI DARI : A. DEWAN PENASIHAT. B. KETUA. C. SEKRETARIS. D.
BENDAHARA. E. BIDANG-BIDANG. 2. KEPENGURUSAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) VIYATA
WIRA KARYA DARI MULAI TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN TINGKAT CABANG TERDIRI DARI :
A. DEWAN PENASIHAT. B. KETUA. C. SEKRETARIS. D. BENDAHARA. E. BIDANG-BIDANG. 3.
KEPENGURUSAN KOPERASI VIYATA WIRA KARYA DARI MULAI TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN
TINGKAT CABANG TERDIRI DARI : A. DEWAN PENASIHAT. B. KETUA. C. SEKRETARIS. D.
BENDAHARA. E. BIDANG-BIDANG. 2) KEPENGURUSAN YAYASAN VIYATA WIRA KARYA DAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) VIYATA WIRA KARYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1)
BUTIR 1 DAN 2, DIPILIH DAN DISYAHKAN MELALUI MUSYAWARAH KHUSUS PIMPINAN PUSAT,
MUSYAWARAH KHUSUS PIMPINAN WILAYAH DAN MUSYAWARAH KHUSUS PIMPINAN CABANG. 3)
KEPENGURUSAN KOPERASI VIYATA WIRA KARYA UNTUK TINGKAT PUSAT DAN TINGKAT WILAYAH
DIPILIH DAN DISYAHKAN MELALUI MUSYAWARAH KHUSUS PIMPINAN PUSAT DAN MUSYAWARAH
KHUSUS PIMPINAN WILAYAH. 4) KEPENGURUSAN KOPERASI VIYATA WIRA KARYA UNTUK
TINGKAT CABANG DIPILIH DAN DISYAHKAN MELALUI RAPAT ANGGOTA. 5) KETENTUAN
SELANJUTNYA TENTANG LEMBAGA EKSTRA STRUCTURAL DAN KEPENGURUSANNYA, DIATUR
DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
PASAL 18
1) MASA BHAKTI DARIPADA
KEPENGURUSAN ORMAS HIPAKAD SERTA LEMBAGA-LEMBAGA EKSTRA STRUKTURALNYA
DITETAPKAN DAN DISYAHKAN DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL. 2) PENETAPAN DAN
PENGESAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT 1) DITUANGKAN DIDALAM ANGGARAN RUMAH
TANGGA. 3) KETENTUAN SELANJUTNYA TENTANG MASA BHAKTI, TUGAS DAN WEWENANG ORMAS
HIPAKAD SERTA LEMBAGA-LEMBAGA EKSTRA STRUKTURALNYA DIATUR DIDALAM ANGGARAN
RUMAH TANGGA.
BAB X PERMUSYAWARATAN DAN
RAPAT-RAPAT
PASAL 19
PERMUSYAWARATAN ORMAS
HIPAKAD MERUPAKAN PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI ORGANISASI DAN DIADAKAN
SEDIKITNYA SEKALI DALAM KURUN WAKTU MASA BHAKTI KEPENGURUSAN, BERWENANG : 1)
MENETAPKAN DAN ATAU MERUBAH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA. 2)
MENETAPKAN PROGRAM UMUM ORGANISASI. 3) MENILAI KINERJA DAN PERTANGGUNG-JAWABAN
KEPENGURUSAN ORGANISASI DIBERBAGAI TINGKATAN KEPENGURUSAN. 4) MEMILIH DAN
MENETAPKAN KEPENGURUSAN. 5) MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH LUAR BIASA SERTA
MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN LAINNYA YANG BERSIFAT INSIDENSIL.
PASAL 20
1) RAPAT-RAPAT ORMAS HIPAKAD
TERDIRI DARI : A. RAPAT DEWAN PENASIHAT. B. RAPAT PENGURUS. C. RAPAT KERJA
KHUSUS. D. RAPAT PARIPURNA. E. RAPAT KOORDINASI. 2) KETENTUAN SELANJUTNYA
TENTANG RAPAT DAN MUSYAWARAH DIATUR DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
PASAL 21
1) MUSYAWARAH ATAUPUN RAPAT
DINYATAKAN SYAH, APABILA DIHADIRI LEBIH DARI ½ (SETENGAH) JUMLAH PESERTA YANG
DIUNDANG. 2) PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA DASARNYA DILAKUKAN SECARA MUSYAWARAH
UNTUK MUFAKAT DAN APABILA HAL INI TIDAK MEMUNGKINKAN MAKA KEPUTUSAN DIAMBIL
BERDASARKAN SUARA TERBANYAK. 3) DALAM HAL BERMUSYAWARAH UNTUK MENGAMBIL
KEPUTUSAN MAKA HARUS DISETUJUI OLEH SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA PERTIGA) DARI
JUMLAH PESERTA YANG HADIR. 4) KETENTUAN SELANJUTNYA TENTANG QUORUM DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIATUR DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB XI ATRIBUT
PASAL 22
1) ATRIBUT ORGANISASI
TERDIRI DARI : A. LAMBANG ORMAS HIPAKAD. B. PANJI/PATAKA ORMAS HIPAKAD. C.
HYMNE ORMAS HIPAKAD. D. BENDERA ORMAS HIPAKAD. E. SERAGAM BESERTA KELENGKAPAN
ORMAS HIPAKAD. 2) BENTUK, MAKNA DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DIDALAM
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB XII KEUANGAN
PASAL 23
1) KEUANGAN ORMAS HIPAKAD,
TERDIRI DARI : A. IURAN ANGGOTA. B. SUMBANGAN SUKARELA DARI ANGGOTA. C.
SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT. D. USAHA-USAHA LAIN YANG SYAH. 2) KETENTUAN
SELANJUTNYA TENTANG KEUANGAN, DIATUR DIDALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI
PASAL 24
1) PEMBUBARAN ORMAS HIPAKAD
HANYA DAPAT DILAKUKAN DIDALAM SUATU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG
DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU. 2) DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA
PERTIGA) PESERTA YANG HARUS HADIR, DARI JUMLAH PESERTA YANG DIUNDANG. 3)
KEPUTUSAN DINYATAKAN SYAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH
PESERTA YANG HADIR.
BAB XIV PERATURAN PERALIHAN
PASAL 25
PERATURAN-PERATURAN SERTA
LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA TETAP BERLAKU SELAMA BELUM DIADAKAN PERUBAHAN DAN
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB XV PERATURAN PENUTUP
PASAL 26
1) HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR
ATAU BELUM CUKUP DIATUR DIDALAM ANGGARAN DASAR, DIATUR DAN DITETAPKAN DIDALAM
ANGGARAN RUMAH TANGGA. 2) ANGGARAN RUMAH TANGGA TIDAK DIBENARKAN MEMUAT
KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR. 3) ANGGARAN DASAR
ORMAS HIPAKAD BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.
DITETAPKAN DI : BANDUNG PADA
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2011.
