First Published, August, 17.th, 11.59 AM
Kamis, 16 Desember 2021
Selasa, 14 Desember 2021
GAGAL FAHAM GAYA CSW : IDE NGAWUR PROSES SERTIFIKASI HALAL INDONESIA GAYA CSW
GAGAL FAHAM GAYA CSW : IDE NGAWUR PROSES SERTIFIKASI HALAL INDONESIA GAYA CSW
Oleh : Ustadz Al Syarif Al Jalal Al Husaeyni, ST, PGDM
Komentator CSW (Civil Society Watch) Soal Sertifkasi Halal, Tendensius, Ngawur, Amatiran, dan Tak Faham Apa Itu Halal Haram. Mengangkat ulah oknum MUI dari data Media Tempo, dan juga hasil investigasi kaleng-kaleng, materi CSW menyebar luaskan kebodohan di tengah masyarakat
1. Kaidah Bebas Berbicara, Meskipun Ngawur
Mengaku sebagai lembaga penguatan Sipil, CSW yang digawangi oleh para amatiran, yang asal bicara, membuat kesimpulan-kesimpulan yang fatal. Kelompok ini dan juga anggotanya sejak sebelum mendirikan lembaga penguatan sipil kaleng-kalengnya pertengahan tahun ini, sudah terkenal selalu membuat pendapat aneh, yang membuat onar dan membuat orang harus tepuk jidat sambil melongo atau menjulurkan lidah.
Mengaku sebagai lembaga penguatan Sipil, CSW yang digawangi oleh para amatiran, yang asal bicara, membuat kesimpulan-kesimpulan yang fatal. Kelompok ini dan juga anggotanya sejak sebelum mendirikan lembaga penguatan sipil kaleng-kalengnya pertengahan tahun ini, sudah terkenal selalu membuat pendapat aneh, yang membuat onar dan membuat orang harus tepuk jidat sambil melongo atau menjulurkan lidah.
Kebebasan berbicara di negara ini memang luar biasa. Sejak keberhasilan Reformasi 1998 dan perbaikan demokrasi masa Presiden B,J. Habibie, yang hanya memegang jabatannya beberapa bulan saja. Semua anggota masyarakat sekarang, bebas berbicara tanpa rasa takut. Jasa penting Presiden ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim) Prof. Dr. BJ. Habibie Almarhum yang luar biasa.
Berbeda dengan rezim Orde Baru yang selalu harus berbicara dengan sopan dan baik. Jangan sampai membuat orang lain tersinggung atau tersungging. Salah bicara masuk penjara. Itu adalah ciri utama rezim Orde Baru.
Tapi syukurlah masa-masa menegangkan Orde Baru itu, telah berlalu. Setelah Reformasi, semua bisa bicara bebas, tak terbatas. Bahkan Media massa pun, tidak bisa lagi dibreidel oleh siapapun. Undang-undang menjamin kebebasan Pers. Tak perlu ijin apapun, untuk mendirikan media, cukup syarat-syarat kejelasan pengelola nya saja. Tak lagi ada SIUP (Surat Ijin Usaha Penerbitan), gaya Departemen Penerangan, yang oleh Presiden Gus Dur kemudian dibubarkan.
Bandingkan kondisi Indonesia saat ini, misalnya dengan Iran. Penulis pernah diundang bersama pemimpin media massa Indonesia lain dan salah satu staf khusus lembaga Kepresidenan, untuk melihat kondisi media dan kebebasan bicara di Iran sekitar 4 tahun yang lalu. Negeri yang dijaga oleh Imam Khomeini, tersebut memiliki ratusan media yang melayani rakyat. Akan tetapi jangan coba-coba bicara sembarangan di Iran, kalau tidak ingin berhadapan dengan pihak polisim tentara, dipanggil Garda Revolusi, Dinas Rahasia, atau lembaga keamanan negara lainnya. Media massa yang berani bicara ngawur akan langsung dibreidel oleh pemerintah, persis seperti jaman Orde Baru.
Para pemimpin redaktur Media Iran, yang ditemui oleh penulis di Teheran, mengaku tidak memahami apa yang sedang terjadi di Indonesia. Media massa tanpa breidel, bagi media massa di Iran, dan di banyak negara lain, adalah sebuah mimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin media diberi kekuasaan yang sedemikian besar, di sebuah negara dengan tingkat kemajuan seperti Indonesia. Belasan ribu bahkan puluhan ribu media saat ini ada di Indonesia, menjamur tak bisa dihentikan, setelah deklarasi kebebasan media massa oleh Presiden Habibie, luar biasa.
Berbeda dengan rezim Orde Baru yang selalu harus berbicara dengan sopan dan baik. Jangan sampai membuat orang lain tersinggung atau tersungging. Salah bicara masuk penjara. Itu adalah ciri utama rezim Orde Baru.
Tapi syukurlah masa-masa menegangkan Orde Baru itu, telah berlalu. Setelah Reformasi, semua bisa bicara bebas, tak terbatas. Bahkan Media massa pun, tidak bisa lagi dibreidel oleh siapapun. Undang-undang menjamin kebebasan Pers. Tak perlu ijin apapun, untuk mendirikan media, cukup syarat-syarat kejelasan pengelola nya saja. Tak lagi ada SIUP (Surat Ijin Usaha Penerbitan), gaya Departemen Penerangan, yang oleh Presiden Gus Dur kemudian dibubarkan.
Bandingkan kondisi Indonesia saat ini, misalnya dengan Iran. Penulis pernah diundang bersama pemimpin media massa Indonesia lain dan salah satu staf khusus lembaga Kepresidenan, untuk melihat kondisi media dan kebebasan bicara di Iran sekitar 4 tahun yang lalu. Negeri yang dijaga oleh Imam Khomeini, tersebut memiliki ratusan media yang melayani rakyat. Akan tetapi jangan coba-coba bicara sembarangan di Iran, kalau tidak ingin berhadapan dengan pihak polisim tentara, dipanggil Garda Revolusi, Dinas Rahasia, atau lembaga keamanan negara lainnya. Media massa yang berani bicara ngawur akan langsung dibreidel oleh pemerintah, persis seperti jaman Orde Baru.
Para pemimpin redaktur Media Iran, yang ditemui oleh penulis di Teheran, mengaku tidak memahami apa yang sedang terjadi di Indonesia. Media massa tanpa breidel, bagi media massa di Iran, dan di banyak negara lain, adalah sebuah mimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin media diberi kekuasaan yang sedemikian besar, di sebuah negara dengan tingkat kemajuan seperti Indonesia. Belasan ribu bahkan puluhan ribu media saat ini ada di Indonesia, menjamur tak bisa dihentikan, setelah deklarasi kebebasan media massa oleh Presiden Habibie, luar biasa.
***
Salah satu Redaktur Media Ekonomi Iran yang ditemui oleh penulis, tak percaya jika Kompas, salah satu media Nasional di Indonesia, bisa memiliki oplah lebih dari 200 ribu exemplar. Karena bagi pemimpin redaktur tersebut, oplah 30 ribu exemplar di Iran, adalah sebuah prestasi besar. Lebih terkejut lagi ketika para Pemimpin Redaktur Media, mendengar ada beberapa media lain seperti Jawa Post, dan yang lain yang memiliki oplah yang besarnya rata-rata sama dengan Kompas. Jadi ada banyak media massa dengan dimensi sebesar Kompas ? Mereka para pemimpin media massa di Iran tidak bisa membayangkan ketika penulis membeberkan luas Indonesia yang sebesar Eropa dengan jumlah penduduk raksasa. Pemimpin media massa di Iran saja tak percaya pada dimensi-dimensi luasan fisik yang dimiliki oleh Indonesia. Apalagi mereka yang bukan pemimpin Media ?
Gambar peta wilayah Indonesia di peta global adalah kerya perspektif dari para seniman. Bukan menunjukkan pada skala luas yang sesungguhnya. Karena kalau menunjukkan skala luas yang sesungguhnya, maka besar Indonesa di Peta Dunia adalah sebesar Eropa, lebih besar dari China atau bahkan setara besarnya dengan Amerika Serikat. Bagaimana bisa besar dan luas Indonesia kalah jauh dari besarnya Greenland ? Lihatlah peta dunia global yang menyesatkan itu.
***
Akan tetapi kebebasan berbicara dan berekspresi di Indonesia ini mulai menuai konflik yang serius. Ketika kemudian, semua berbicara sekehendak hatinya. Tanpa ada pengetahuan, tanpa ada pemahaman soal posisi bicara, bahkan tanpa ada pemahaman tentang konten materi pembicaraan.
Seorang gelandangan di pinggir jalan, yang gagal diurus oleh negara pun, boleh berbicara. Tak perduli, apakah yang dibicarakan itu hal yang benar dan salah, apakah kontennya benar atau tidak, apakah pemahamannya benar atau salah.
Sama seperti pendapat CSW tentang proses sertifikasi halal, yang ada di negeri ini. Data kaleng-kaleng, pemahaman yang tidak komprehensif tentang proses sertifikasi halal, dan deretan kata-kata ngawur panjang yang lain yang diungkapkan oleh CSW tanpa memahami konten apa yang sebenarnya dibicarakan.
2. Proses Sertifikasi Halal Di Indonesia Dan Ide Khilafah CSW
Sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No.33/2014, diundangkan, Indonesia memasuki babak baru yang menyenangkan bagi para penganut agama Islam. Negara dengan sangat bijaksana melakukan langkah penting Jaminan Produk Halal (JPH) yang beredar di seluruh wilayah NKRI.
Ini adalah sebuah prestasi besar dalam regulasi, bagi pemeluk agama di Indonesia. Sekaligus membuktikan bahwa dasar Negara Pancasila, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, benar-benar ada. Negara melindungi aktivitas pemeluk Agama (dalam hal ini Agama Islam) dalam menjalankan aktivitas ibadahnya sehari-hari.
Dalam Agama Islam, proses konsumsi makanan minuman, adalah bagian dari sebuah proses ibadah. Demikian juga melakukan segala sesuatu, dalam kegiatan sehari-hari adalah ibadah.
Halal adalah hal paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena jika ada hal yang haram, maka berarti ada bahaya yang mengancam aktivitas ibadahnya.
Revolusi yanag terjadi di Iran, adalah salah satu contoh yang bagus, untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan penganut Agama Islam di Indonesia. Revolusi Iran itu, sejatinya bangkit terjadi, karena masalah implementasi fatwa haram minuman keras. Rezim Syah Iran mengijinkan penjualan minuman keras di mini market dan warung di seluruh negeri Iran.
Imam Khomeini dan kelompok ulama pemikir agama Iran, menolak legalisasi minuman keras ini di seluruh negeri Iran. Mereka meminta agar minuman keras tidak dilegalkan dijual di warung dan mini market seluruh negeri, karena 90 % lebih warga negara Iran beragama Islam, yang mengharamkan minuman keras.
Suara para ulama ini kemudian didukung oleh kelompok Mahasiswa, di seluruh Negeri. Setelah berjuang bertahun-tahun, maka sekelompok besar mahasiswa, pemikir dan ulama berhasil mengusir Syah Iran Reza Pahlevi ke Eropa. Salah satu wartawan senior Indonesia, beruntung menjadi satu-satunya jurnalis di dunia yang menemani Syah Iran di pesawat keluar dari Iran dan lari Ke Eropa.
Setelah pemerintahan revolusi terbentuk. Presiden Iran terpilih, mengundang Imam Khomeini dari Perancis untuk pulang kembali ke Teheran. Imam Khomeini tidak menduduki posisi sebagai politisi atau pejabat politik negara. Imam Khomeini diberikan sebagai posisi ulama, yang melakukan proses verifikasi hukum Islam di dalam negeri. Karena dalam realitasnya, tidak mudah melakukan proses verifikasi hukum agama, di tengah-tengah masyarakat yang cenderung hidup secara sekuler.
Kehalalan adalah sebuah proses yang membutuhkan fatwa ulama. Karena luasnya dan juga rumitnya hukum Agama (dalam hal ini Agama Islam). Pemerintah NKRI, tidak bisa menentukan status kehalalan atau keharaman sesuatu, karena NKRI bukanlah negara Agama. Dasar negara Indonesia bukanlah dasar Agama, akan tetapi dasarnya adalah dasar negara Pancasila.
Mereka yang tidak memahami dengan baik stuktur negara dan juga posisioning Dasar Negara, tidak memahami hal ini dengan baik.
Sama seperti yang dikatakan oleh pembicara dari CSW. Dalam narasinya yang disebar-luaskan secara membabi buta si pembicara CSW mengatakan :
"....Tapi BPJPH hanya bisa mengeluarkan sertifikat halal kalau sudah ada fatwa halal dari MUI.... Jadi fatwa MUI lah yang masih menentukan keluar tidaknya sertifikat halal. Ini yang nampaknya harus dirombak. Idealnya tidak perlu ada lembaga yang mengeluarkan fatwa halal. Seharusnya begitu sebuah produk diaudit dan diketahui tidak mengandung muatan non halal, BPJPH bisa langsung mengeluarkan sertifikat halal......."
CSW secara mendadak dan membabi buta, menuduh MUI sebagai penyebab kekacauan dalam proses sertifikasi halal.
Narasi ini dibangun dengan memberikan sederet contoh penyelewengan yang dilakukan oleh oknum MUI, dan data-data yang diangkat oleh sebuah media massa Nasional.
CSW bukanlah ormas Islam. CSW mengaku sebagai lembaga penguatan sipil, Civil Society. Artinya CSW bukanlah unsur dari penganut agama Islam di Indonesia. Bahkan tidak pernah disampaikan, apa yang menjadi agama, dari para pendiri dan anggota CSW, atau bahkan pembicara CSW soal ini. Yang jelas azas berdirinya CSW, bukanlah Al Qur'an dan Sunnah Nabi.
Jadi bagaimana sebuah organisasi yang tidak jelas afiliasi keagamaannya, kemudian membuat sebuah pendapat dan masukan tentang sebuah proses yang terjadi secara internal dalam Agama Islam ? Bukankah hal ini menggelikan ? Atau kalau tidak, bisa dikatakan bahwa CSW ini bukannya menguatkan masyarakat sipil (Civil Society) akan tetapi malah membuat lemah masyarakat sipil.
Proses penentuan halal dan haram di Indonesia adalah sebuah proses yang hanya mengikut-sertakan ulama ahli agama Islam, karena sekali lagi, NKRI adalah Negara Pancasila dan bukan Negara Agama apalagi Negara Islam. Karena itu di dalam UUD 1945, tidak pernah ada petikan pasal yang mengutip ayat langsung dari Al Qur'an atau mungkin ayat dari Kitab Ijil atau dari Bhagawadgita atau dari Kitab Konfusius.
Agama adalah salah satu entitas, yang harus dilindungi oleh Negara, di dalam Negara Pancasila. Akan tetapi, Negara tidak akan memasuki masjid masjid, untuk
mengatur cara dan fatwa ibadah sholat. Juga negara tidak akan memasuki Gereja, untuk mengatur bagaimana ibadah Paskah itu dilakukan.
Para amatiran seperti CSW adalah kelompok yang tidak memahami dengan baik bagaimana sistem bekerja di negara Pancasila dengan baik.
Pendapat CSW yang mengatakan bahwa
"...Seharusnya begitu sebuah produk diaudit dan diketahui tidak mengandung muatan non halal, BPJPH bisa langsung mengeluarkan sertifikat halal...."
adalah pendapat ngawur yang menunjukkan kedangkalan CSW dalam memahami negara Pancasila.
Tentu saja BPJH tidak bisa mengeluarkan sertifikasi halal, meskipun telah mengetahui tidak adanya kandungan muatan non halal, di dalam produk. Ide CSW ini adalah seperti ide yang sama, menyuruh negara mengatur fatwa sholat, di Masjid atau negara mengatur Ibadah Paskah di Gereja.
Sekelompok masyarakat yang sangat phobia pada komunis, langsung bisa menunjuk, bahwa ide-ide CSW adalah ide-ide komunis. Karena ide liberalis di negara-negara liberal tidak membuat mereka memasuki Masjid, Gereja, atau Pura, Sinagog. Hanya komunis yang memasuki Masjid, Gereja, dan Pura, lalu mengubah syariat masing-masing Agama sesuai dengan hukum negara Komunis.
CSW harus berhati hati dalam berpendapat. Karena kalau tidak mau dibilang pendapatnya ngawur, maka pasti pendapatnya ditunjuk menyuarakan pendapat dan pandangan komunis. Dan bukanlah pendapat mereka yang beragama Islam. Padahal sertifikasi halal adalah domain khas dan khusus dalam Agama Islam.
Penganut Agama Islam faham dan tahu, bahwa dalam beribadah mereka akan mengikuti fatwa para ulama. Karena ulama adalah para pewaris Anbiya'. Para Ulama adalah para pewaris Nabi. Penganut Agama Islam, menjalankan Ibadah Sholat dan Puasa dengan berpedoman pada Al Qur'an dan Sunnah Nabi, bukan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, atau bahkan berdasarkan pasal-pasal di dalam UUD.
Karena sekali lagi NKRI bukanlah negara Agama. Urusan Agama adalah urusan internal umat beragama. Dan Negara mengambil posisi melindungi seluruh Agama. Kekacauan logika soal Negara Pancasila, dan Agama sering disuarakan. Dan CSW memperparah lagi kelucuan itu dengan membuat pernyataan soal proses sertifikasi halal. Tentu saja domain agama dan domain NKRI, Dasar Negara Pancasila tidak bisa disandingkan dengan sembrono seperti itu. Pemahaman kuat oleh kebangsaan dan kenegaraan ini lah yang kemudian mengubah Jakarta Charter menjadi Pancasila seperti yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Tapi perdebatan soal itu telah usai, karena UUD 1945 diterima dengan baik di seluruh wilayah negara NKRI.
Seorang gelandangan di pinggir jalan, yang gagal diurus oleh negara pun, boleh berbicara. Tak perduli, apakah yang dibicarakan itu hal yang benar dan salah, apakah kontennya benar atau tidak, apakah pemahamannya benar atau salah.
Sama seperti pendapat CSW tentang proses sertifikasi halal, yang ada di negeri ini. Data kaleng-kaleng, pemahaman yang tidak komprehensif tentang proses sertifikasi halal, dan deretan kata-kata ngawur panjang yang lain yang diungkapkan oleh CSW tanpa memahami konten apa yang sebenarnya dibicarakan.
2. Proses Sertifikasi Halal Di Indonesia Dan Ide Khilafah CSW
Sejak Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No.33/2014, diundangkan, Indonesia memasuki babak baru yang menyenangkan bagi para penganut agama Islam. Negara dengan sangat bijaksana melakukan langkah penting Jaminan Produk Halal (JPH) yang beredar di seluruh wilayah NKRI.
Ini adalah sebuah prestasi besar dalam regulasi, bagi pemeluk agama di Indonesia. Sekaligus membuktikan bahwa dasar Negara Pancasila, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, benar-benar ada. Negara melindungi aktivitas pemeluk Agama (dalam hal ini Agama Islam) dalam menjalankan aktivitas ibadahnya sehari-hari.
Dalam Agama Islam, proses konsumsi makanan minuman, adalah bagian dari sebuah proses ibadah. Demikian juga melakukan segala sesuatu, dalam kegiatan sehari-hari adalah ibadah.
Halal adalah hal paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Karena jika ada hal yang haram, maka berarti ada bahaya yang mengancam aktivitas ibadahnya.
Revolusi yanag terjadi di Iran, adalah salah satu contoh yang bagus, untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan penganut Agama Islam di Indonesia. Revolusi Iran itu, sejatinya bangkit terjadi, karena masalah implementasi fatwa haram minuman keras. Rezim Syah Iran mengijinkan penjualan minuman keras di mini market dan warung di seluruh negeri Iran.
Imam Khomeini dan kelompok ulama pemikir agama Iran, menolak legalisasi minuman keras ini di seluruh negeri Iran. Mereka meminta agar minuman keras tidak dilegalkan dijual di warung dan mini market seluruh negeri, karena 90 % lebih warga negara Iran beragama Islam, yang mengharamkan minuman keras.
Suara para ulama ini kemudian didukung oleh kelompok Mahasiswa, di seluruh Negeri. Setelah berjuang bertahun-tahun, maka sekelompok besar mahasiswa, pemikir dan ulama berhasil mengusir Syah Iran Reza Pahlevi ke Eropa. Salah satu wartawan senior Indonesia, beruntung menjadi satu-satunya jurnalis di dunia yang menemani Syah Iran di pesawat keluar dari Iran dan lari Ke Eropa.
Setelah pemerintahan revolusi terbentuk. Presiden Iran terpilih, mengundang Imam Khomeini dari Perancis untuk pulang kembali ke Teheran. Imam Khomeini tidak menduduki posisi sebagai politisi atau pejabat politik negara. Imam Khomeini diberikan sebagai posisi ulama, yang melakukan proses verifikasi hukum Islam di dalam negeri. Karena dalam realitasnya, tidak mudah melakukan proses verifikasi hukum agama, di tengah-tengah masyarakat yang cenderung hidup secara sekuler.
Kehalalan adalah sebuah proses yang membutuhkan fatwa ulama. Karena luasnya dan juga rumitnya hukum Agama (dalam hal ini Agama Islam). Pemerintah NKRI, tidak bisa menentukan status kehalalan atau keharaman sesuatu, karena NKRI bukanlah negara Agama. Dasar negara Indonesia bukanlah dasar Agama, akan tetapi dasarnya adalah dasar negara Pancasila.
Mereka yang tidak memahami dengan baik stuktur negara dan juga posisioning Dasar Negara, tidak memahami hal ini dengan baik.
Sama seperti yang dikatakan oleh pembicara dari CSW. Dalam narasinya yang disebar-luaskan secara membabi buta si pembicara CSW mengatakan :
"....Tapi BPJPH hanya bisa mengeluarkan sertifikat halal kalau sudah ada fatwa halal dari MUI.... Jadi fatwa MUI lah yang masih menentukan keluar tidaknya sertifikat halal. Ini yang nampaknya harus dirombak. Idealnya tidak perlu ada lembaga yang mengeluarkan fatwa halal. Seharusnya begitu sebuah produk diaudit dan diketahui tidak mengandung muatan non halal, BPJPH bisa langsung mengeluarkan sertifikat halal......."
CSW secara mendadak dan membabi buta, menuduh MUI sebagai penyebab kekacauan dalam proses sertifikasi halal.
Narasi ini dibangun dengan memberikan sederet contoh penyelewengan yang dilakukan oleh oknum MUI, dan data-data yang diangkat oleh sebuah media massa Nasional.
CSW bukanlah ormas Islam. CSW mengaku sebagai lembaga penguatan sipil, Civil Society. Artinya CSW bukanlah unsur dari penganut agama Islam di Indonesia. Bahkan tidak pernah disampaikan, apa yang menjadi agama, dari para pendiri dan anggota CSW, atau bahkan pembicara CSW soal ini. Yang jelas azas berdirinya CSW, bukanlah Al Qur'an dan Sunnah Nabi.
Jadi bagaimana sebuah organisasi yang tidak jelas afiliasi keagamaannya, kemudian membuat sebuah pendapat dan masukan tentang sebuah proses yang terjadi secara internal dalam Agama Islam ? Bukankah hal ini menggelikan ? Atau kalau tidak, bisa dikatakan bahwa CSW ini bukannya menguatkan masyarakat sipil (Civil Society) akan tetapi malah membuat lemah masyarakat sipil.
Proses penentuan halal dan haram di Indonesia adalah sebuah proses yang hanya mengikut-sertakan ulama ahli agama Islam, karena sekali lagi, NKRI adalah Negara Pancasila dan bukan Negara Agama apalagi Negara Islam. Karena itu di dalam UUD 1945, tidak pernah ada petikan pasal yang mengutip ayat langsung dari Al Qur'an atau mungkin ayat dari Kitab Ijil atau dari Bhagawadgita atau dari Kitab Konfusius.
Agama adalah salah satu entitas, yang harus dilindungi oleh Negara, di dalam Negara Pancasila. Akan tetapi, Negara tidak akan memasuki masjid masjid, untuk
mengatur cara dan fatwa ibadah sholat. Juga negara tidak akan memasuki Gereja, untuk mengatur bagaimana ibadah Paskah itu dilakukan.
Para amatiran seperti CSW adalah kelompok yang tidak memahami dengan baik bagaimana sistem bekerja di negara Pancasila dengan baik.
Pendapat CSW yang mengatakan bahwa
"...Seharusnya begitu sebuah produk diaudit dan diketahui tidak mengandung muatan non halal, BPJPH bisa langsung mengeluarkan sertifikat halal...."
adalah pendapat ngawur yang menunjukkan kedangkalan CSW dalam memahami negara Pancasila.
Tentu saja BPJH tidak bisa mengeluarkan sertifikasi halal, meskipun telah mengetahui tidak adanya kandungan muatan non halal, di dalam produk. Ide CSW ini adalah seperti ide yang sama, menyuruh negara mengatur fatwa sholat, di Masjid atau negara mengatur Ibadah Paskah di Gereja.
Sekelompok masyarakat yang sangat phobia pada komunis, langsung bisa menunjuk, bahwa ide-ide CSW adalah ide-ide komunis. Karena ide liberalis di negara-negara liberal tidak membuat mereka memasuki Masjid, Gereja, atau Pura, Sinagog. Hanya komunis yang memasuki Masjid, Gereja, dan Pura, lalu mengubah syariat masing-masing Agama sesuai dengan hukum negara Komunis.
CSW harus berhati hati dalam berpendapat. Karena kalau tidak mau dibilang pendapatnya ngawur, maka pasti pendapatnya ditunjuk menyuarakan pendapat dan pandangan komunis. Dan bukanlah pendapat mereka yang beragama Islam. Padahal sertifikasi halal adalah domain khas dan khusus dalam Agama Islam.
Penganut Agama Islam faham dan tahu, bahwa dalam beribadah mereka akan mengikuti fatwa para ulama. Karena ulama adalah para pewaris Anbiya'. Para Ulama adalah para pewaris Nabi. Penganut Agama Islam, menjalankan Ibadah Sholat dan Puasa dengan berpedoman pada Al Qur'an dan Sunnah Nabi, bukan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, atau bahkan berdasarkan pasal-pasal di dalam UUD.
Karena sekali lagi NKRI bukanlah negara Agama. Urusan Agama adalah urusan internal umat beragama. Dan Negara mengambil posisi melindungi seluruh Agama. Kekacauan logika soal Negara Pancasila, dan Agama sering disuarakan. Dan CSW memperparah lagi kelucuan itu dengan membuat pernyataan soal proses sertifikasi halal. Tentu saja domain agama dan domain NKRI, Dasar Negara Pancasila tidak bisa disandingkan dengan sembrono seperti itu. Pemahaman kuat oleh kebangsaan dan kenegaraan ini lah yang kemudian mengubah Jakarta Charter menjadi Pancasila seperti yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Tapi perdebatan soal itu telah usai, karena UUD 1945 diterima dengan baik di seluruh wilayah negara NKRI.
Bahkan sebuah negara di kawasan Balkan mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara mereka. Uni Eropa mencuri semboyan penting negara mereka sebagai semboyan untuk menyatukan seluruh negara Eropa di bawah satu atap Uni Eropa.
***
Pendapat CSW yang mengatakan bahwa
"...Seharusnya begitu sebuah produk diaudit dan diketahui tidak mengandung muatan non halal, BPJPH bisa langsung mengeluarkan sertifikat halal...."
adalah pendapat yang menyuruh BPJPH, yang merupakan organ negara berperan
menjadi organ agama. CSW mengusulkan BPJPH tidak memperdulikan MUI. Langsung saja memberikan sertifikasi halal.
Ide dari CSW ini adalah repetisi dari ide-ide dari Khilafah, yang telah dilarang oleh Negara, beberapa waktu yang lalu. Ide Khilafah yang salah, yang dilarang oleh pemerintah serupa dengan ide CSW. Idenya menyuruh negara, menegakkan hukum syariat dengan lembaga negara. Lembaga negara lah yang menetapkan fatwa dan hukum syariat, jangan MUI yang hanya LSM. Lalu apa bedanya ide CSW dengan ide Khilafah yang sudah dilarang itu.
Khilafah dilarang, karena ide dasarnya adalah, mengambil alih negara Pancasila dengan syariat Agama Islam. Dalam bidang ibadah, ide Khilafah tidak pernah ada salahnya, boleh-boleh saja. Akan tetapi dalam bidang kenegaraan ? NKRI sejak berdiri telah sepakat mengambil dasar negara Pancasila, dan bukan dasar Negara Islam. Pancasila dan bukan Jakarta Charter.
Kalau inging mendirikan Negara Islam, silahkan pindah saja ke wilayah yang masih kosong di dunia ini. Mungkin ke Benua Antartika. atau mungkin ke wilayah yang masih belum diduduki negara lain di dunia, di Bulan saja gimana ?
Bagaimana kalau CSW dan idenya
"...Seharusnya begitu sebuah produk diaudit dan diketahui tidak mengandung muatan non halal, BPJPH bisa langsung mengeluarkan sertifikat halal...."
diimplementasikan saja di Benua Antartika atau di Bulan. Sekalian meneruskan ide Khilafah yang sudah dilarang oleh pemerintah.
Di masa Rezim Orde Baru, para anggota CSW langsung akan diinterogasi oleh lembaga khusus d bawah Rezim. Mereka akan di screening dan dilihat apakah ide mereka ini disusupi oleh ekstrim kiri (komunis) atau ekstrim kanan (ekstrim agama)
Tapi setelah Reformasi menggantikan Orde Baru, dan bahkan mengantarkan NKRI
dipimpin oleh Presiden Jokowi, omong kosong ngawur seperti CSW itu sama sekali
tak akan dilirik oleh negara. Tak akan ada screening dari negara, atau tindakan tangan besi seperti masa Orde Baru.
Akan tetapi CSW tidak boleh lupa, di tingkat grassroot, masyarakat awam, ada banyak kelompok. Masih ada kelompok masyarakat yang berpendapat, bahwa bicara berperilaku sopan santun, dan tidak ngawur itu adalah kewajiban.
Di Madura ada Budaya Carok, membacok orang dengan celurit pada orang yang sembarangan bicara itu, masih tak mampu dicegah oleh negara. Mereka yang merasa tersinggung datang dengan celurit mengajak beradu ketangkasan menggunakan senjata celurit, sampai salah satu tewas.
Adat Mandau di Kalimantan juga tak kalah mengerikan. Jangan sembarangan bicara, kalau tidak, isi otak kepala bisa jadi makanan para pengguna Mandau di Kalimantan. Atau apakah suku pohon di pedalaman Papua yang kanibal memakan manusia itu sudah berhasil diatasi oleh negara ? Suku pohon Papua itu menguasai wilayah-wilayah hutan rahasia di Papua dengan bebas. Mereka bukanlah OPM, kelompok teroris itu. Akan tetapi suku tak tersentuh peradaban ini masih eksis di wilayah-wilayah hutan rimba rahasia di Papua.
Ada masyarakat adat, yang mereka bergerak dengan hukum adat. Dan realitas ini terjadi di negeri ini. Karena itulah, maka negara misalnya, memberikan status istimewa pada Provinsi NAD (Nangroe Aceh Darussalam), atau pada Yogyakarta. Status istimewa ini adalah sebuah pengakuan negara, pada corak khas adat yang tidak mampu dijangkau oleh negara. Negara Pancasila tidak pernah memaksakan apapun pada rakyatnya. Akan tetapi Negara Pancasila menerima akad seluruh komponen masyarakat yang bergabung ke dalam NKRI dengan suka rela.
NKRI adalah sebuah negara yang berdiri di atas semua. Adat, budaya, perbedaan ras, perbedaan golongan, dan kelompok, juga agama. Kondisi ini adalah sebuah realitas yang ada di negara ini.
Berjalan dengan bukan muhrim di NAD (Nangroe Aceh Darussalam) akan menerima hukuman pukulan rotan. Apalagi berbuat tidak senonoh seperti yang disampaikan dalam peraturan menteri pendidikan yang kontroversial itu. Akan tetapi tanpa undang undang keistimewaan NAD, maka hukumam rotan di NAD, adalah pelanggaran hukum, dan bahkan menjadi pelanggaran HAM di wilayah yang lain. Di NAD adalah penegakan hukum akan tetapi di wilayah lain tidak. Betapa kompleksnya Indonesia.
Demikian juga soal halal dan haram. Sebaiknya tidak usah berpendapat, jika tidak
memahami apakah hakikat halal dan haram itu.
"...Seharusnya begitu sebuah produk diaudit dan diketahui tidak mengandung muatan non halal, BPJPH bisa langsung mengeluarkan sertifikat halal...."
Kondisi Halal dan haram, terjadi bukan karena muatan non halal, yang dikandung dalam sebuah produk. Halal dan haram adalah sebuah status yang diputuskan oleh Allah dan Rasul Nya. Sebuah fatwa harus sebagai turunan dari keputusan Allah dan Rasul Nya. Fatwa diberikan oleh meraka yang memahami hukum Agama Islam dengan baik.
"...Seharusnya begitu sebuah produk diaudit dan diketahui tidak mengandung muatan non halal, BPJPH bisa langsung mengeluarkan sertifikat halal...."
diimplementasikan saja di Benua Antartika atau di Bulan. Sekalian meneruskan ide Khilafah yang sudah dilarang oleh pemerintah.
Di masa Rezim Orde Baru, para anggota CSW langsung akan diinterogasi oleh lembaga khusus d bawah Rezim. Mereka akan di screening dan dilihat apakah ide mereka ini disusupi oleh ekstrim kiri (komunis) atau ekstrim kanan (ekstrim agama)
Tapi setelah Reformasi menggantikan Orde Baru, dan bahkan mengantarkan NKRI
dipimpin oleh Presiden Jokowi, omong kosong ngawur seperti CSW itu sama sekali
tak akan dilirik oleh negara. Tak akan ada screening dari negara, atau tindakan tangan besi seperti masa Orde Baru.
Akan tetapi CSW tidak boleh lupa, di tingkat grassroot, masyarakat awam, ada banyak kelompok. Masih ada kelompok masyarakat yang berpendapat, bahwa bicara berperilaku sopan santun, dan tidak ngawur itu adalah kewajiban.
Di Madura ada Budaya Carok, membacok orang dengan celurit pada orang yang sembarangan bicara itu, masih tak mampu dicegah oleh negara. Mereka yang merasa tersinggung datang dengan celurit mengajak beradu ketangkasan menggunakan senjata celurit, sampai salah satu tewas.
Adat Mandau di Kalimantan juga tak kalah mengerikan. Jangan sembarangan bicara, kalau tidak, isi otak kepala bisa jadi makanan para pengguna Mandau di Kalimantan. Atau apakah suku pohon di pedalaman Papua yang kanibal memakan manusia itu sudah berhasil diatasi oleh negara ? Suku pohon Papua itu menguasai wilayah-wilayah hutan rahasia di Papua dengan bebas. Mereka bukanlah OPM, kelompok teroris itu. Akan tetapi suku tak tersentuh peradaban ini masih eksis di wilayah-wilayah hutan rimba rahasia di Papua.
Ada masyarakat adat, yang mereka bergerak dengan hukum adat. Dan realitas ini terjadi di negeri ini. Karena itulah, maka negara misalnya, memberikan status istimewa pada Provinsi NAD (Nangroe Aceh Darussalam), atau pada Yogyakarta. Status istimewa ini adalah sebuah pengakuan negara, pada corak khas adat yang tidak mampu dijangkau oleh negara. Negara Pancasila tidak pernah memaksakan apapun pada rakyatnya. Akan tetapi Negara Pancasila menerima akad seluruh komponen masyarakat yang bergabung ke dalam NKRI dengan suka rela.
NKRI adalah sebuah negara yang berdiri di atas semua. Adat, budaya, perbedaan ras, perbedaan golongan, dan kelompok, juga agama. Kondisi ini adalah sebuah realitas yang ada di negara ini.
Berjalan dengan bukan muhrim di NAD (Nangroe Aceh Darussalam) akan menerima hukuman pukulan rotan. Apalagi berbuat tidak senonoh seperti yang disampaikan dalam peraturan menteri pendidikan yang kontroversial itu. Akan tetapi tanpa undang undang keistimewaan NAD, maka hukumam rotan di NAD, adalah pelanggaran hukum, dan bahkan menjadi pelanggaran HAM di wilayah yang lain. Di NAD adalah penegakan hukum akan tetapi di wilayah lain tidak. Betapa kompleksnya Indonesia.
Demikian juga soal halal dan haram. Sebaiknya tidak usah berpendapat, jika tidak
memahami apakah hakikat halal dan haram itu.
"...Seharusnya begitu sebuah produk diaudit dan diketahui tidak mengandung muatan non halal, BPJPH bisa langsung mengeluarkan sertifikat halal...."
Kondisi Halal dan haram, terjadi bukan karena muatan non halal, yang dikandung dalam sebuah produk. Halal dan haram adalah sebuah status yang diputuskan oleh Allah dan Rasul Nya. Sebuah fatwa harus sebagai turunan dari keputusan Allah dan Rasul Nya. Fatwa diberikan oleh meraka yang memahami hukum Agama Islam dengan baik.
BPJPH adalah organ negara, mana mungkin BPJH mengeluarkan fatwa. Kecuali kalau negara ini berubah menjadi Negara Khilafah, atau mengubah dasar Negara Pancasila dengan Dasar Negara Islam. Jika hal ini terjadi, maka usulan CSW itu memang benar. Usulan CSW ini benar-benar mengangkat kembali ide-ide Khilafah atau Negara Berdasarkan Agama Islam. BPJPH adalah organ negara Pancasila, maka tentu saja tidak layak BPJPH mengeluarkan fatwa Agama Islam.
Halal dan haram bukan karena muatan non halal, yang dikandung dalam sebuah produk. Halal dan haram adalah sebuah status yang diputuskan oleh sebuah fatwa agama Islam. Daging babi menjadi tidak haram, jika ada syarat ketidak-haraman dari keharaman hukum-nya terpenuhi. Demikian juga status halal dan haram yang lain. Status halal dan haram ditentukan oleh pengkajian yang mendalam tentang pemahaman ilmu berbasis Al Qur'an dan As Sunnah. Bukan tentang muatan non halal di sebuah produk, yang bisa saja ditentukan oleh laboratorium pengujian di manapun juga. Esensi halal dan haram bukanlah tentang muatan non halal di sebuah produk.
Pengetahuan dangkal CSW tentang esensi halal dan haram seperti ini, menyesatkan masyarakat Agama Islam dalam beragama. Apa dalil CSW dari Al Qur'an dan As Sunnah yang membuat CSW berkata seperti itu. Apakah dalilnya setara dengan dalil yang dibuat oleh MUI ?
MUI bukanlah sebuah lembaga kaleng-kaleng seperti CSW. MUI dan CSW sama sama LSM. MUI membuat sebuah fatwa berdasarkan kajian ilmu yang mendalam. Dalilnya lengkap dari Al Qur an dan As Sunnah. Kalau mau menyingkirkan MUI bisa saja, tapi harus dengan dalil, yang jauh lebih kuat, yang ditunjukkan di dalam Al Qur an dan As Sunnah. Bukan berlindung di balik nama penguatan masyarakat sipil. Menyingkirkan MUI harus dengan dalil Al Qur an dan As Sunnah.
Halal dan haram bukan karena muatan non halal, yang dikandung dalam sebuah produk. Halal dan haram adalah sebuah status yang diputuskan oleh sebuah fatwa agama Islam. Daging babi menjadi tidak haram, jika ada syarat ketidak-haraman dari keharaman hukum-nya terpenuhi. Demikian juga status halal dan haram yang lain. Status halal dan haram ditentukan oleh pengkajian yang mendalam tentang pemahaman ilmu berbasis Al Qur'an dan As Sunnah. Bukan tentang muatan non halal di sebuah produk, yang bisa saja ditentukan oleh laboratorium pengujian di manapun juga. Esensi halal dan haram bukanlah tentang muatan non halal di sebuah produk.
Pengetahuan dangkal CSW tentang esensi halal dan haram seperti ini, menyesatkan masyarakat Agama Islam dalam beragama. Apa dalil CSW dari Al Qur'an dan As Sunnah yang membuat CSW berkata seperti itu. Apakah dalilnya setara dengan dalil yang dibuat oleh MUI ?
MUI bukanlah sebuah lembaga kaleng-kaleng seperti CSW. MUI dan CSW sama sama LSM. MUI membuat sebuah fatwa berdasarkan kajian ilmu yang mendalam. Dalilnya lengkap dari Al Qur an dan As Sunnah. Kalau mau menyingkirkan MUI bisa saja, tapi harus dengan dalil, yang jauh lebih kuat, yang ditunjukkan di dalam Al Qur an dan As Sunnah. Bukan berlindung di balik nama penguatan masyarakat sipil. Menyingkirkan MUI harus dengan dalil Al Qur an dan As Sunnah.
Dalam narasinya yang berbuih-buih tentang halal dan haram dan proses sertifikasinya tersebut, CSW tidak sedikitpun menyebutkan ayat Al Qur an dan ketentuan As Sunnah. Semua yang disampaikan oleh NSW tidak memakai dalil sama sekali. Padahal dalil, fatwa, atau pendapat dalam Agama Islam selalu harus merujuk kepada Al Qur an dan As Sunnah.
Kalahkan lah atau singkirkanlah MUI dengan dalil yang kuat dari Al Qur an dan As Sunnah. Kalau tidak mampu, yang CSW lakukan, hanyalah langkah kaleng-kaleng yang tidak memiliki bobot apa apa.
Meminta pemerintah melakukan tugas-tugas membuat fatwa menggantikan fatwa MUI adalah ide yang sama dengan yang diusulkan oleh kelompok Khilafah. Apakah CSW memang meminta negara berubah haluan dari Negara Pancasila ke Negara Agama Islam? Sehingga Negara pun melalui BPJPH diminta memasuki ranah Agama. Negara saja yang membuat fatwa halal. Jangan MUI, yang hanya LSM, apakah begitu narasi yang diusulkan oleh CSW?
Kenapa CSW tidak membubarkan diri saja ? Karena jelas-jelas ide CSW adalah sama persis dengan ide Khilafah, meminta negara berubah menjadi negara Agama Islam.
Kalahkan lah atau singkirkanlah MUI dengan dalil yang kuat dari Al Qur an dan As Sunnah. Kalau tidak mampu, yang CSW lakukan, hanyalah langkah kaleng-kaleng yang tidak memiliki bobot apa apa.
Meminta pemerintah melakukan tugas-tugas membuat fatwa menggantikan fatwa MUI adalah ide yang sama dengan yang diusulkan oleh kelompok Khilafah. Apakah CSW memang meminta negara berubah haluan dari Negara Pancasila ke Negara Agama Islam? Sehingga Negara pun melalui BPJPH diminta memasuki ranah Agama. Negara saja yang membuat fatwa halal. Jangan MUI, yang hanya LSM, apakah begitu narasi yang diusulkan oleh CSW?
Kenapa CSW tidak membubarkan diri saja ? Karena jelas-jelas ide CSW adalah sama persis dengan ide Khilafah, meminta negara berubah menjadi negara Agama Islam.
"Negara harus menentukan fatwa Halal nya lewat BPJPH saja deh, gak perlu MUI, apa itu MUI, cuman LSM. "
Berikut petikan pendapat CSW
".....Pencantuman nama MUI sebagai pemberi fatwa halal itu sendiri mengherankan. MUI adalah LSM, seharusnya mereka tidak diberi kekuasaan untuk memegang hak monopoli fatwa halal yang ditetapkan dalam UU. Dengan adanya otoritas itu, MUI berposisi seperti lembaga negara. Seharusnya otoritas itu diberikan kepada sebuah lembaga negara..........."
Petikan pendapat CSW ini, adalah petikan pendapat yang sama, seperti yang disuarakan oleh kelompok Khilafah, yang terlarang itu. Memaksa negara menegakkan syariat Agama Islam, melalui Lembaga Negara. Lembaga Negara harus mengambil alih penegakan Syariat Agama Islam begitu esensi usulan dari CSW. Dan ini adalah usulan lain yang pada dasarnya adalah usulan dengan ide dasar mengganti dasar Negara Pancasila dengan dasar Negara Agama Islam.
Pasti kelompok Khilafah yang terlarang itu bersyukur, karena bahkan setelah kelompok mereka dilarang oleh negara, suara mereka sekarang diteruskan oleh CSW. Selamat, CSW telah menjadi organ baru, penyambung lidah dan ide kelompok Khilafah terlarang, yang terkenal itu.
Berhati-hati saja CSW, kalau ada pejabat negara yang memahami ide berbahaya anda ini. CSW bisa dikatagorikan sebagai organisasi underbow baru dari kelompok Khilafah yang terlarang itu.
Sudah jelas CSW mengusulkan agar negara mengeluarkan fatwa halal. Bagaimana mungkin negara Pancasila mengeluarkan sebuah fatwa halal ? Kecuali memang dasar negara Pancasila diubah menjadi Dasar Agama Islam. CSW adalah organisasi penguatan publik yang berlindung di balik topeng penguatan publik. Akan tetapi esensi usulannya adalah mengganti dasar Negara Pancasila dengan Dasar Negara Agama Islam.
Berikut petikan pendapat CSW
".....Pencantuman nama MUI sebagai pemberi fatwa halal itu sendiri mengherankan. MUI adalah LSM, seharusnya mereka tidak diberi kekuasaan untuk memegang hak monopoli fatwa halal yang ditetapkan dalam UU. Dengan adanya otoritas itu, MUI berposisi seperti lembaga negara. Seharusnya otoritas itu diberikan kepada sebuah lembaga negara..........."
Petikan pendapat CSW ini, adalah petikan pendapat yang sama, seperti yang disuarakan oleh kelompok Khilafah, yang terlarang itu. Memaksa negara menegakkan syariat Agama Islam, melalui Lembaga Negara. Lembaga Negara harus mengambil alih penegakan Syariat Agama Islam begitu esensi usulan dari CSW. Dan ini adalah usulan lain yang pada dasarnya adalah usulan dengan ide dasar mengganti dasar Negara Pancasila dengan dasar Negara Agama Islam.
Pasti kelompok Khilafah yang terlarang itu bersyukur, karena bahkan setelah kelompok mereka dilarang oleh negara, suara mereka sekarang diteruskan oleh CSW. Selamat, CSW telah menjadi organ baru, penyambung lidah dan ide kelompok Khilafah terlarang, yang terkenal itu.
Berhati-hati saja CSW, kalau ada pejabat negara yang memahami ide berbahaya anda ini. CSW bisa dikatagorikan sebagai organisasi underbow baru dari kelompok Khilafah yang terlarang itu.
Sudah jelas CSW mengusulkan agar negara mengeluarkan fatwa halal. Bagaimana mungkin negara Pancasila mengeluarkan sebuah fatwa halal ? Kecuali memang dasar negara Pancasila diubah menjadi Dasar Agama Islam. CSW adalah organisasi penguatan publik yang berlindung di balik topeng penguatan publik. Akan tetapi esensi usulannya adalah mengganti dasar Negara Pancasila dengan Dasar Negara Agama Islam.
3. Sponsor Pengusaha Dan Calon Tersangka KPPU ? Atau Karena Pengusaha Yang Bloon ?
Ide CSW bukan hanya menyentuh soal fatwa halal dan haram. Akan tetapi ide yang disuarakan oleh underbow kelompok Khilafah yang terlarang ini, juga menyentuh aspek bisnis.
Berikut adalah petikan dari pernyataan CSW
"......Biasanya praktk ini terjadi, sampai pengusaha Australia menyatakan untuk mendapat izin masuk Indonesia. mereka harus menyuap pejabat MUI. Ada pula cerita tentang 6 perusahaan Australia yang berusahamemperoleh sertifikat halal MUI.
Para pimpinan MUI minta diundang ke sana dan minta dibayar 300 dolar Australia per hari. Salah satu pimpinan MUI yang berkunjung ke Australia selama sepekan itu adalah KH Ma'fuf Amin.
Total mereka dibayar 275 juta. Padahal seharusnya biaya sertifikasi itu gratis. Sungguh malang bagi perusahaan-perusahaan Australia itu. Walaupun mereka sudah dibayar begitu besar.
MUI ternyata tidak bersedia mengeluarkan sertifikat halal. Penelusuran Tempo menunjukkan, sertifikat itu tidak keluar karena tim MUI didekati oleh lembaga pesaing enam perusaahaan tersebut. ..."
Berikut adalah petikan dari pernyataan CSW
"......Biasanya praktk ini terjadi, sampai pengusaha Australia menyatakan untuk mendapat izin masuk Indonesia. mereka harus menyuap pejabat MUI. Ada pula cerita tentang 6 perusahaan Australia yang berusahamemperoleh sertifikat halal MUI.
Para pimpinan MUI minta diundang ke sana dan minta dibayar 300 dolar Australia per hari. Salah satu pimpinan MUI yang berkunjung ke Australia selama sepekan itu adalah KH Ma'fuf Amin.
Total mereka dibayar 275 juta. Padahal seharusnya biaya sertifikasi itu gratis. Sungguh malang bagi perusahaan-perusahaan Australia itu. Walaupun mereka sudah dibayar begitu besar.
MUI ternyata tidak bersedia mengeluarkan sertifikat halal. Penelusuran Tempo menunjukkan, sertifikat itu tidak keluar karena tim MUI didekati oleh lembaga pesaing enam perusaahaan tersebut. ..."
Narasi yang disampaikan oleh CSW ini adalah narasi lain di luar proses sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No.33/2014.
Narasi yang disampaikan oleh CSW ini menyinggung sebuah Lembaga Negara hasil Proses Reformasi 1998, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Mungkin CSW tidak kenal KPPU. Alangkah malangnya, sebuah organisasi yang mengaku akan menguatkan publik, tapi tidak mengenal KPPU, malah membawa ide berbahaya tentang dasar Negara Agama Islam, sama seperti yang dibawa oleh kelompok Khilafah yang terlarang itu.
KPPU adalah sebuah lembaga yang menjaga proses persaingan usaha di Indonesia, agar tetap ada iklim usaha yang fair dan terbuka. Tidak ada praktek-praktek bisnis busuk, monopoli dan praktek yang menguntungkan atau menghambat kegiatan bisnis siapapun di negeri ini.
Tuduhan penting lembaga underbow Khilafah ini (CSW maksudnya), pada MUI adalah tuduhan yang serius. Karena narasi nya membawa imajinasi masyarakat pada proses pengaturan bisnis dengan praktek saling menjegal, dengan menggunakan dalih sertifikasi halal. KPPU harus turun dan memeriksa underbow Khilafah yang terlarang, CSW. Karena pendapat CSW ini meresahkan dan mencemari dunia bisnis dalam negeri.
Di negeri ini, bisnis dijalankan dengan sangat terbuka, siapapun boleh berbisnis. Tindakan tidak terpuji, menghambat kegiatan bisnis pesaing, dengan langkah-langkah tidak terpuji, adalah ranah KPPU yang menjadi pengawal kegiatan bisnis di Indonesia.
Kenyataan yang terjadi adalah, tidak pernah ada gugatan dari manapun, soal persaingan bisnis yang disampaikan underbow Khilafah ini ke KPPU. Tuduhan dari CSW ini serius, karena menyangkut juga nama pejabat negara, yang sekarang menjadi Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin. Tuduhan atau bahkan fitnah seperti ini, adalah hal lain yang tidak boleh dibiarkan begitu saja terjadi.
Fakta bahwa di KPPU tidak pernah ada gugatan dari 6 Perusahaan Australia ini, adalah bukti lain tidak validnya info yang disajikan oleh CSW, atau dalam bahasa populer sekarang, disebut info kaleng-kaleng.
Ide CSW ini, menyinggung KPPU sebagai lembaga negara yang menjaga kebebasan bisnis di Indonesia dari praktek praktek yang tidak baik. Tuduhan serius itu membuat KPPU harus melakukan proses audit khusus terhadap kasus yang disampaikan oleh CSW.
Proses pemeriksaan juga perlu dilakukan pada CSW, karena narasinya terhadap 6 perusahaan Australia itu, bisa tergolong promosi sponsor, pesanan bayaran, yang dilakukan oleh 6 perusahaan Australia itu dengan menggunakan LSM CSW. Tindakan tidak terpuji ini, menghina dunia usaha di Indonesia,
Narasi CSW ini, melenceng jauh, dari kajian awalnya, tentang sertifikasi halal, yang bahkan prosesnya, tidak difahami dengan baik oleh CSW. Narasi ngawur, soal sertifikasi Halal ini, malah dibelokkan ke narasi soal etika dan proses bisnis, yang jauh panggang dari api, dengan proses sertifikasi halal.
Tugas dari KPPU untuk meneruskan data info kaleng-kaleng dari CSW ini. Tugas KPPU juga untuk mendalami data kaleng kaleng ini, menjadi data yang valid untuk membersihkan tuduhan, bahwa dunia bisnis dan usaha nasional yang bebas terbuka, dan diawasi oleh KPPU ini, telah diinjak-injak oleh narasi tuduhan CSW.
Narasi yang disampaikan oleh CSW ini menyinggung sebuah Lembaga Negara hasil Proses Reformasi 1998, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Mungkin CSW tidak kenal KPPU. Alangkah malangnya, sebuah organisasi yang mengaku akan menguatkan publik, tapi tidak mengenal KPPU, malah membawa ide berbahaya tentang dasar Negara Agama Islam, sama seperti yang dibawa oleh kelompok Khilafah yang terlarang itu.
KPPU adalah sebuah lembaga yang menjaga proses persaingan usaha di Indonesia, agar tetap ada iklim usaha yang fair dan terbuka. Tidak ada praktek-praktek bisnis busuk, monopoli dan praktek yang menguntungkan atau menghambat kegiatan bisnis siapapun di negeri ini.
Tuduhan penting lembaga underbow Khilafah ini (CSW maksudnya), pada MUI adalah tuduhan yang serius. Karena narasi nya membawa imajinasi masyarakat pada proses pengaturan bisnis dengan praktek saling menjegal, dengan menggunakan dalih sertifikasi halal. KPPU harus turun dan memeriksa underbow Khilafah yang terlarang, CSW. Karena pendapat CSW ini meresahkan dan mencemari dunia bisnis dalam negeri.
Di negeri ini, bisnis dijalankan dengan sangat terbuka, siapapun boleh berbisnis. Tindakan tidak terpuji, menghambat kegiatan bisnis pesaing, dengan langkah-langkah tidak terpuji, adalah ranah KPPU yang menjadi pengawal kegiatan bisnis di Indonesia.
Kenyataan yang terjadi adalah, tidak pernah ada gugatan dari manapun, soal persaingan bisnis yang disampaikan underbow Khilafah ini ke KPPU. Tuduhan dari CSW ini serius, karena menyangkut juga nama pejabat negara, yang sekarang menjadi Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin. Tuduhan atau bahkan fitnah seperti ini, adalah hal lain yang tidak boleh dibiarkan begitu saja terjadi.
Fakta bahwa di KPPU tidak pernah ada gugatan dari 6 Perusahaan Australia ini, adalah bukti lain tidak validnya info yang disajikan oleh CSW, atau dalam bahasa populer sekarang, disebut info kaleng-kaleng.
Ide CSW ini, menyinggung KPPU sebagai lembaga negara yang menjaga kebebasan bisnis di Indonesia dari praktek praktek yang tidak baik. Tuduhan serius itu membuat KPPU harus melakukan proses audit khusus terhadap kasus yang disampaikan oleh CSW.
Proses pemeriksaan juga perlu dilakukan pada CSW, karena narasinya terhadap 6 perusahaan Australia itu, bisa tergolong promosi sponsor, pesanan bayaran, yang dilakukan oleh 6 perusahaan Australia itu dengan menggunakan LSM CSW. Tindakan tidak terpuji ini, menghina dunia usaha di Indonesia,
Narasi CSW ini, melenceng jauh, dari kajian awalnya, tentang sertifikasi halal, yang bahkan prosesnya, tidak difahami dengan baik oleh CSW. Narasi ngawur, soal sertifikasi Halal ini, malah dibelokkan ke narasi soal etika dan proses bisnis, yang jauh panggang dari api, dengan proses sertifikasi halal.
Tugas dari KPPU untuk meneruskan data info kaleng-kaleng dari CSW ini. Tugas KPPU juga untuk mendalami data kaleng kaleng ini, menjadi data yang valid untuk membersihkan tuduhan, bahwa dunia bisnis dan usaha nasional yang bebas terbuka, dan diawasi oleh KPPU ini, telah diinjak-injak oleh narasi tuduhan CSW.
4. Self Declare Produk Halal, Murah Bahkan Gratis, Tidak Pernah Ada Yang Menghalangi
Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No.33/2014, dengan sangat tegas menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus jelas kehalalannya (atau keharamannya) (Lihat pasal 4). Sehingga yang tidak memiliki sertifikasi halal, akan mendapatkan sanksi, baik sanksi admnistratif bahkan sampai sanksi penarikan produk dari pasar Indonesia.
Undang-undang ini memang menyeramkan, sebagaimana yang diimajinasikan oleh CSW. Para warga +62 dan warga global oleh CSW, diajak untuk memahami, betapa MUI ini sangat powerfull dan bahkan memonopoli proses sertifikasi halal.
Sebuah pernyataan, yang hanya membuat penyesatan publik semata. Sayangnya hal itu dilakukan oleh lembaga yang mentasbihkan dirinya sebagai lembaga penguatan sipil.
Pengetahuan textual ngawur, soal UU Mo.33/2014 yang diwacanakan ke publik oleh CSW terbukti bertentangan dengan praktek dan ketentuan peraturan sertifikasi halal.
Sertifikasi halal, tidak begitu menyeramkan, sebagaimana yang diimajinasikan oleh CSW. Sertifikasi halal sangatlah sederhana dan tidak berbelit-belit atau bahkan sesulit yang diimajinasian oleh CSW.
Peran MUI dalam proses sertifasi halal, hanyalah sebagai lembaga pemberi fatwa saja. Dalam UU No.34/2014, disebutkan adanya LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Dalam pasal 23 PP N0.39/2021 yang menjadi aturan lebih lanjut, LPH disebutkan bisa didirikan oleh masyarakat, selain oleh pemerintah. Artinya ada ratusan bahkan ribuan LPH yang ada di seluruh Indonesia yang diijinkan untuk melayani proses sertifikasi halal. Jika melihat dengan hati-hati ketentuan perundangan ini, peran MUI tidaklah terlalu memonopoli seperti yang diimajinasikan oleh CSW.
Sistem dan proses sertifikasi halal sebenarnya sangat terbuka dan bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh ribuan bahkan ratusan ribu LPH di Indonesia. Bahkan negara telah menstandarkan kecepatan proses sertifikasi halal maksimal hanya 21 hari saja. Tidak ada data-data kaleng seperti yang dikatakan oleh CSW.
MUI juga tidak bisa dikatakan memonopoli dalam fatwa. Karena Fatwa MUI adalah fatwa yang dibuat oleh ahli hukum Al Qur'an dan As Sunnah dan proses nya terbuka. Jika fatwa yang diberikan oleh MUI melenceng dari Al Qur an dan As Sunnah, maka fatwa itu bisa dibantah secara terbuka oleh siapa saja. Sebutkan saja ayat Al Qur an dan As Sunnah yang dilanggar oleh fatwa MUI. Bantah saja MUI dan hal itu sah dilakukan dalam Agama Islam. Jika MUI salah dalam membuat fatwa maka boleh saja dibantah.
Siapa bilang MUI memonopoli fatwa ? Orang di luar agama Islam, yang tidak tahu, bagaimana fatwa itu dibuat dalam Agama Islam, yang mengatakan seperti itu. Tentu saja ada yang dalam proses pembahasan nya dilakukan secara tertutup, karena ahli ahli dalam hukum Al Qur'an dan As Sunnah, yang bicara dalam kaidah teknis yang tidak sederhana. Tapi jika fatwa yang diambil melenceng jauh, maka siapapun yang memahami hukum Al Qur an dan As Sunnah bisa menegur MUI. Akan tetapi semua juga tahu teguran itu pasti menggunakan dalil Al Qur'an dan As Sunnah, bukan hanya bermain kata-kata saja.
Sekali lagi, proses fatwa di MUI adalah proses internal dalam Agama Islam yang hanya difahami oleh mereka yang beragama Islam. Yang tidak beragama Islam tidak akan memahami lex specialis ini.
***
UU JPH mengamanahkan seluruh proses yang sangat terbuka ini. Ribuan lembaga boleh melakukan sertifikasi halal. Dan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemana aja CSW selama ini ? Ada ratusan lembaga bukan MUI yang melakukan proses sertifikasi halal. Mungkin saat itu anggota CSW, masih kuliah atau masih kecil dan bayi, jadi gagal menegetahui hal ini.
Proses sertifikasi halal sudah dilakukan belasan tahun di Indonesia. Dan memang kemudian lebih dikuatkan prosesnya oleh UU pada tahun 2014. Akan tetapi esensi dan praktek legalisasi produk halal itu telah dilakukan selama bertahun-tahun.
Yang unik lagi bahkan Perguruan Tinggi pun diijinkan menjadi LPH. Jadi tuduhan bahwa MUI, adalah pemegang monopoli sertifikasi halal oleh CSW adalah sebuah ilusi kebohongan yang dibuat oleh CSW. Bukan MUI pemegang monopoli sertifikasi halal, akan tetapi masyarakat civil society lah, yang saat ini menjadi pemegang proses sertifikasi halal.
Imajinasi ilutif yang dibuat oleh CSW, sungguh akan membuat tersesat, siapapun yang tidak memahami dengan baik, proses sertifikasi halal. Kasus kaleng-kaleng atau bahkan kasus bohong perusahaan Australia, dan Perusahaan Jerman yang diangkat oleh CSW hanyalah sebuah tontonan, yang menunjukkan ketidakfahaman CSW terhadap proses luar biasa mudah yang ada dalam proses sertifkasi halal.
Salah satu Narasi CSW adalah sebagai berikut :
".....Salah satu pengusaha menunjukkan bukti bukti transfer ke sejumlah rekening pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Besarnya bervariasi, dari puluhan juta sampai di atas 100 juta rupiah per satu orang.
Biasanya praktik ini terjadi, sampai pengusaha Australia menyatakan untuk mendapat izin masuk Indonesia. mereka harus menyuap pejabat MUI.
Ada pula cerita tentang 6 perusahaan Australia yang berusaha memperoleh sertifikat halal MUI.
Para pimpinan MUI mnta diundang ke sana dan minta dibayar 300 dolar Australia per hari. Salah satu pimpinan MUI yang berkunjung ke Australia selama sepekan itu adalah KH Ma'fuf Amin.
Total mereka dibayar 275 juta. Padahal seharusnya biaya sertifikasi itu gratis......Sungguh malang bagi perusahaan-perusahaan Australia itu.
Walaupun mereka sudah dibayar begitu besar. ...."
Pertanyaannya adalah, untuk apa uang sebesar itu. Jangan-jangan memang pengusaha Australia itu sendiri yang blo'on. Mohon maaf mengatakan pengusaha Australia blo'on. Tapi kalau blo'on ya harus dikatakan blo'on. Apakah semua yang asalnya dari Australia dijamin tidak bebas dari Ke "blo'on" an. Mohon maaf tapi hal itu harus disampaikan untuk koreksi atas hal yang salah yang dilakukan oleh yang katanya pengusaha Australia itu. Masyarakat kita, termasuk CSW, terlalu terpesona dengan hal yang berbau kebarat-baratan. Asal terkait dengan barat maka seolah-olah tak ada unsur kebodohannya atau ke blo'on annya.
Sertifkasi halal seharusnya gratis, kata narasi CSW. CSW menggiring opini dan membuat opini bahwa sertifikasi adalah proses yang mahal dan tidak jelas. Padahal pungutan negara, yang dilakukan dalam proses sertifikasi halal, bahkan setiap rupiahnya, diatur ketentuannya dengan detil oleh Menteri Keuangan. Cukup hanya membayar 300 ribu untuk sertifikasi halal atau paling mahal 5 juta. Tidak sampai ratusan juta seperti yang dinarasikan, dengan salah oleh CSW.
Bahkan negara bisa memberikan gratis sertifikasi halal, melalui skema APBN, APBD, dan juga bantuan masyarakat bentuk lain. Jadi di mana letak mahalnya proses sertfikasi halal itu. Pengusaha Australia, yang disebut-sebut CSW, jika benar ada, maka itu pasti pengusaha blo'on.
Serifikasi halal bisa diberikan gratis, kok malah bayar ratusan juta. Bukti transfer yang ditunjukkan itu, pasti karena si pengusaha, punya hutang, yang sudah puluhan tahun tidak dibayar. Ya wajar kalau dia harus membayar hutang ratusan juta.
Janganlah membuat bodoh publik, dengan narasi yang bodoh dan kaleng-kaleng. Lembaga penguatan publik itu, harus menguatkan publik dengan informasi yang benar. Bukan informasi bohong, kaleng-kaleng atau bahkan hoax.
CSW mau bicara apa lagi ? Semua tesis yang dinarasikan semuanya tertolak, dengan realitas yang ada dalam proses sertifikasi halal. Jangan membuat bodoh publik. Kuatkanlah publik dengan informasi yang benar, jangan informasi sampah diberikan kepada publik.
CSW pasti juga tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa sertifikasi halal itu bisa dilakukan juga dengan mekanisme Self Declare. Proses self declare itu disebutkan di dalam pasal 80, PP.39/2021.
Tidak ada hambatan apapun juga, bagi siapapun untuk memberikan deklarasi produk halal melalui mekanisme self declare. Jangan membuat publik bingung, takut dan bodoh. Pengusaha atau siapapun, bisa mendeklarasikan bahwa produknya adalah produk halal. Tak perlu bahkan uji laboratorium atau tetek bengek yang ditunjukkan berbusa-busa oleh narasi kaleng-kaleng CSW.
Pengusaha Australia itu, jika memang tidak punya uang, atau punya uang tapi kikir, tak mau memberikan uangnya untuk membantu pendapatan negara, bisa mendeklarasikan produknya halal (kalau memang benar halal) dengan mekanisme self declare, kenapa harus menyeret-nyeret MUI ?
Kalau pengusaha Australia itu tidak blo'on dia juga bisa memilih sertifikasi halal gratis (bukan seandainya seperti kata CSW. Sertifikasi gratis itu ada !!! Bukan hanya seandai ada, seperti narasi CSW). Atau ski penguasaha bisa juga menempuh mekanisme self declare seperti yang telah disebutkan.
Mekanisme nya ada, sertifkasi halal gratis ada, self declare ada. Kalau mereka pengusaha Australia mengeluh ini itu, dan disuarakan kembali oleh CSW. Siapa yang tidak jelas, cobak (pikirkan) ?
Ada yang gratis dan boleh self declare, kenapa malah pilih jalan yang aneh-aneh seperti yang dikatakan CSW ? Atau jangan-jangan memang punya tujuan jahat ? Ingin menjebak ... Atau cuman karena blo'on (catatan : Bloon adalah kata pengganti ketidak-tahu-an yang amat sangat parah, kata blo'on dipakai bukan untuk menghina, akan tetapi untuk menunjukkan betapa parahnya ketidaktahuan dari para pengusaha ini, tidak mungkin menggunakan kata debil misalnya, kata blo'on lebih dipilih dengan alasan seperti itu, bukan untuk menghina )
Jika pengusaha blo'on, ya untuk apa jadi pengusaha. Pengusaha luar negeri, ya harus cerdas dan bisa memahami dengan komprehensif seluruh aturan hukum yang berlaku di NKRI. Apalagi pengusaha antar negara. Nasihat gratis berikutnya, jangan memakai CSW sebagai konsultan produk halal, karena pasti akan lebih disesatkan lagi. Bisa gratis kok, malah disuruh bayar. Bisa self declare kok, malah disuruh ke MUI. Gimana sih.
Self declare apakah itu ? Self declare adalah itu melakukan akad di hadapan Allah dan Rasul Nya, bahwa produk yang diproduksi adalah halal. Self declare itu sangat sederhana, cukup mengakui bahwa di depan Allah dan Rasulullah produknya halal. Cukup seperti itu saja. Sangat sederhana. Tak perlu banyak cing cong, cukup dengan sepatah dua patah kata saja, proses sertifikasi halal sudah sah. Terus apa gunanya uang ratusan juta yang disebut-sebut CSW ?
" Di hadapan Allah dan Rasulullah... saya pengusaha dengan produk bla bla melakukan self declare... menyatakan bahwa produk saya halal... dengan saksi Allah dan Rasulullah "
Cukup seperti itu saja. Produk anda pun langsung ber sertifikasi halal. Sertifikasi halal bukanlah lambang sertifikat. Akan tetapi sertifikasi halal adalah akad di hadapan Allah dan Rasulullah, bahwa produknya halal. Kalau bukan orang Islam pasti tidak faham proses yang beginian.
Proses sertikasi halal berdasarkan UU atau bahkan yang telah terjadi sebelum adanya UU Produk Halal ini, jelas tidak dikuasai dengan baik oleh CSW. Sehingga prosesnya di kepala orang-orang penganut atau underbow khilafah ini menjadi begitu rumit.
Atau bahkan mungkin yang memegang organisasi CSW adalah Islam KTP saja. Mengaku beragama Islam, tapi tak pernah faham kedudukan fatwa, dalam kehidupan ibadah seorang muslim. Atau yang lebih menyedihkan lagi jika CSW anggotanya bukan mereka yang beragama Islam ?
Bagaimana bisa memahami hukum dalam Agama Islam, jika yang bicara soal hukum Agama Islam bukan seorang yang faqih dalam hukum Agama Islam, apalagi bukan seorang muslim.
CSW harusnya berkaca dari kebodohan yang dilakukan oleh AHOK, Basuki Purnama. Si warga sok pintar, yang beragama bukan Islam, lalu bicara soal hukum dalam Agama Islam. Jangan Mau Dibodohi oleh Surat Al Maidah Ayat 51. Bagaimana seorang pejabat publik, masuk dalam ranah agama, dan kemudian menyinggung praktek beragama. Yang lebih parah adalah sang pejabat tidak beragama Islam. Seolah-olah lebih faham hukum Agama Islam, dari orang Islam sendiri. Pengadilan NKRI yang berdasarkan Pancasila pun menjatuhkan hukuman penistaan Agama kepada beliau. Apakah contoh menyakitkan itu tidak membuat CSW faham ? Kalau memang tidak faham hukum Agama Islam, apalagi bukan pemeluk Agama yang bersangkutan (Islam), sebaiknya jangan bicara tentang Agama Islam.
Beda lagi dengan apa yang dikatakan oleh Kasad Dudung. Kasad Dudung adalah pemeluk Agama Islam. Kalau ada pendapatnya yang agak aneh soal beragama itu bisa didiskusikan internal Agama Islam sendiri. Para fuqaha yang faham Al Qur'an dan As Sunnah boleh saja berdiskusi terbuka dengan Pak Kasad. Boleh-boleh saja.
Dalam negara NKRI ini, ada dasar Pancasila. Di mana hukum negara berjalan, di mana kaidah-kaidah agama dijalankan, di mana posisi adat istiadat, sangat kompleks negeri ini. Tidak mudah mengelola negeri dengan ratusan etnis, ribuan komplesitas yang ada. Untunglah ada Pancasila yang mengayomi semuanya.
Langkah yang berhati-hati harus selalu dilakukan. Jika tidak, maka penalaran dangkal, yang diangkat oleh CSW, hanyalah akan jadi obyek diskusi yang malah menyesatkan.
Korupsi yang terjadi di Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah ulah oknum. Tapi apakah kemudian Kementerian Sosial dan KKP harus dibubarkan ? Seperti juga MUI dipinggirkan karena ulah oknum ? Buktikan dulu atau buktikan saja ulah para oknum ini.
Tapi menuduh ada aliran dana haram, di dalam MUI itu, tidak sederhana. Definisi haram mana yang diambil oleh CSW ? Halal dan Haram ditentukan oleh sebuah proses fatwa oleh para ulama. Kalau bukan ulama, dari mana dalilnya CSW menyatakan ada aliran dana haram di MUI. Dalil ayat Al Qur an dan As Sunnah yang mana yang digunakan oleh CSW. Sebaiknya CSW mengungkapkan dalil-dalil berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan As Sunnah. Itu jauh lebih elegant buat CSW.
Atau jangan-jangan memegang Al Qur an saja tidak pernah dilakukan oleh CSW ? Apalagi membaca dan memahami Al Qur an dan As Sunnah. Jadi dari mana dalil haram yang dibuat oleh CSW terhadap aliran dana yang ada di MUI ?
Bukan sedang membela MUI, akan tetapi harus difahami dengan baik, bahwa pembuatan dalil haral dan haram itu, dasarnya adalah ayat Al Qur'an dan As Sunnah ...Bukan karena dorongan syahwat dan hawa nafsu...Bukan karena benci dan dendam...Tapi karena memang itu jelas ditunjukkan di dalam Al Qur an dan As Sunnah sebagai sumber hukum para pemeluk Agama Islam.
Baca Juga :
Dual Server
Kamis, 09 Desember 2021
Up Date Covid 19 : Indonesia : hampir 4,3 juta terinfeksi dan 143.918 Tewas
Bandung, Informatika Newsline (9/12/2021)
Korban tewas Covid 19 per (9/12/2021) secara global mencapai lebih dari 5,3 juta orang (5.307.065), selama 2 bulan terakhir (3/10/2021) 488 ribu orang tewas di seluruh dunia (488.632). Sebanyak 273 juta lebih manusia di seluruh dunia telah terinfeksi (273.825.034), sebanyak 38 juta lebih manusia di seluruh dunia yang terinfeksi selama 2 bulan (data 3/10/2021) terakhir (38.332.226).
Sebanyak 35 juta orang lebih masih dalam kondisi sakit terinfeksi (35.367.333), jumlah mereka yang masih sakit ini naik 11 juta lebih orang selama 2 bulan terakhir (11.061.246).
Tingkat kematian dari korban yang masih sakit terinfeksi turun menjadi 15,0056 % dari data dua bulan lalu (3/10/2021) yang mencapai 19,8240 %. Prosentase tingkat kematian dari kasus positif total juga turun drastis menjadi 1,9381 % dari sebesar 2,0461 %, dua bulan yang lalu (3/10/2021).
Rasio tingkat kematian antara yang masih sakit dengan total terinfeksi naik 12,9159 % dari angka 10,3213 % dua bulan yang lalu (3/10/2021). Rasio ini menunjukkan hal yang positif terkait probabilitas tingkat kematian akibat Covid 19.
Data-data statistik menunjukkan pernurunan yang cukup berarti selama dua bulan terakhir, meskipun dari catatan jumlah kematian global masih mendekati angka fantastis, mendekati 490 ribu tewas selama 2 bulan terakhir.
Amerika Serikat (51 jutaan orang terinfeksi, 814 ribu tewas), India (35 jutaan orang terinfeksi 474 ribu tewas), Brazil (22 juta lebih orang terinfeksi 616 ribu tewas), Inggris (11 jutaan orang terinfeksi 146 ribu tewas), Rusia (10 jutaan orang terinfeksi 286 ribu tewas), Turki (9 jutaan orang terinfeksi 78 ribu tewas), Perancis (8 jutaan orang terinfeksi 120 ribu tewas), Jerman (6 jutaan orang terinfeksi 105 ribu tewas), dan Iran (6 jutaan orang terinfeksi 130 ribu tewas) masih menjadi negara paling berbahaya terinfeksi Covid-19. Disusul Srilangka (6 jutaan orang terinfeksi 14 ribu tewas), Argentina (5 jutaan orang terinfeksi 116 ribu tewas), Spanyol, Italia, Colombia, dan Indonesia (urutan 15). Urutan berikutnya adalah Mexico, Polandia, Ukraina, Afrika Selatan, Filipina, Belanda, dan Malaysia.
Berdasarkan data global (9/12/2021) Indonesia termasuk 15 besar negara paling berbahaya terkena infeksi Covid-19. Akan tetapi posisi Indonesia turun dari sebelumnya dua bulan yang lalu di posisi 14. Selama 2 bulan secara relatif menurut data global ini, Indonesia berhasil menurunkan tingkat sebaran Covid 19.
AYO JOK, TINGGAL DI BULAN TAHUN 2022
AYO JOK, TINGGAL DI BULAN TAHUN 2022
SKETSA AKHIR TAHUN 2021: PEMIKIRAN MANUSIA KUNO, TERKUNGKUNG, TAK BERKEMBANG, TERLALU NGERES, DAN KURANG IMAJINATIF
Yutu-2 China menemukan obyek misterius di permukaan gelap Bulan. Media massa global pun memuji kreativitas China menjelajah ruang angkasa, menyelidiki permukaan Bulan. Tapi apa yang patut dibanggakan, dari kerja-kerja duplikasi tidak kreatif negeri Komunis Tirai Bambu ini ? Kerja China di permukaan Bulan hanya mengulang kerja Amerika Serikat yang telah berhasil menjejak Bulan tahun 1969 yang lalu.
Apa bedanya ? Dan apa kemajuannya ?
Sebagai negeri yang katanya sudah menjadi negara terkaya di dunia, China sebenarnya sedang mengalami kemunduran drastis dalam pemikiran peradaban manusia. Alih-alih bangga dengan pencapaian jelajah ruang angkasa China, secara umum penjelajahan yang dilakukan oleh manusia, ke luar permukaan Bumi, sebenarnya mengalami kemunduran.
Kreativitas dan pemikiran manusia secara global termasuk negeri Tirai Bambu, Komunis, yang mulai sombong, karena kekayaan berlimpah, dampak tangan besi, yang dilakukan rezim komunis dalam negeri.
Setelah Neil Amstrong berjalan-jalan di permukaan Bulan, tak lagi pernah ada ekspedisi berani dan kreatif umat manusia untuk meneruskan jejak nekad yang dilakukan oleh Neil Amstrong dan kawan-kawannya. Selama 50 tahun terakhir umat manusia tak berani dan tak mampu mengulangi bahkan meneruskan apa yang dilakukan oleh Neil Armstrong. Peradaban manusia mengalami kemunduran besar dalam 50 tahun terakhir ini.
Para penganut mahzab Bumi Datar, mengejek bahwa proyek-proyek berbau ruang angkasa, dan juga kisah Neil Amstrong, hanyalah HOAX tipuan, yang dilakukan selama berpuluh tahun oleh Rezim liberalis Amerika Serikat. Semua pembicaraan ruang angkasa tak lebih jauh dari karya seperti yang dihasilkan oleh seniman sineas di Hollywood.
Marilah kita tinggalkan pemikiran Mahzab Bumi Datar, yang datar pemikirannya itu. Memang secara real kerja-kerja monumental penjelajahan luar angkasa praktis berhenti total. Hanya mesin-mesin tanpa awak manusia yang sekarang berseliweran di ruang angkasa. Bahkan beberapa wahana telah berhasil melewati batas terluar Tata Surya. Bersiap menuju titik inti, pusat Galaksi Bimasakti. Tapi manusia tetap tak juga bisa berkembang lepas dari bumi. Jadi ejekan dari penganut Bumi datar pun mendapatkan tempat.
Seharusnya setelah Neil Amstrong menjejakkan kaki di Bulan, peradaban umat manusia seharusnya menyusuli, dengan pembuatan lokasi tinggal di Bulan. Akan tetapi selama lebih dari 50 tahun berlalu, hasilnya hanya memunculkan sosok negeri Komunis yang kaya mendadak, yang mengulang ulang prestasi Amerika di Bulan. Betapa tidak efektifnya apa yang dilakukan oleh Negeri Komunis itu.
Seharusnya dengan kesombongan yang sering dipertontonkan oleh Presiden China Xi Jinping, atau Negeri Komunis ini, mereka bisa lebih membuat program yang lebih ambisius, untuk memberikan kontribusi bagi peradaban manusia. Bukan hanya petentang petenteng tidak jelas, pamer kekuatan militer, pamer kekuatan keuangan dengan memberikan hutang tidak jelas ke seluruh dunia.
Apa itu manfaatnya buat peradaban manusia (cobak ?). Jika saja, akal para kampiun komunis lebih terbuka, mereka pasti akan membuat ide-ide yang lebih kreatif, dalam program penjelajahan luar angkasa mereka. Daripada membuat ulah dengan berteriak-teriak di Laut China Selatan, atau membantai rakyatnya sendiri di Uighur misalnya. Kenapa negeri yang katanya kaya raya itu sekarang tidak membuat program pembangunan kampung di Bulan misalnya.
Program seperti itu akan jauh membuat seluruh umat manusia kagum dan hormat ke negeri Komunis itu. Daripada membuat program ekspansi pendudukan negeri-negeri lain karena masalah kependudukannya yang membludag, kenapa tidak berpikir membuat sebuah Provinsi baru di Bulan misalnya.
Para pembisik Xi Jinping, terlihat loyo dan tidak kreatif, di hadapan Peradaban Manusia. Dari pada melakukan aksi sok gagah seperti sekarang, Ji Xinping mungkin perlu pesan terapi cuci otak khusus atau brainwashing. Atau mungkin China memang sedang dalam kondisi kaya fatamorgana. Kaya tetapi miskin.
Tidak kreatif, kurang imajinatif, dan kemunduran yang parah. Itulah kata-kata yang tepat pada kondisi peradaban umat manusia saat ini. Xin Ji Ping seharusnya bisa jauh lebih kreatif lagi.
Misi Bunuh Diri Ke Bulan ?
Memang mengirimkan manusia hidup di bulan tidak semudah para seniman film membuat film tentang hidup dan tinggal di Bulan. Terdapat banyak resiko mengerikan yang harus diperhitungkan dengan teliti. Akan tetapi studi selama 50 tahun lebih seharusnya bisa membawa manusia lebih jauh menjelajah alam semesta. Kalau hanya pesawat tanpa awak, di mana letak seru nya ?
Mungkin akan ada korban tewas saat proyek pembangunan kampung di bulan dilakukan. Sama seperti misi Apollo yang membunuh beberapa astronot sebelum Neil Armstrong.
Hal itu juga yang sebenarnya membuat NASA, selalu ragu-ragu jika ditanyakan soal pengiriman manusia untuk tinggal di Bulan. Pengalaman buruk yang terjadi pada saat pengiriman Neil membuat banyak sekali studi yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal mengerikan yang terjadi, seperti para Astronot mereka yang terbakar sebelum Neil Amstrong. Atau dampak tidak mengenakkan, yang dialami oleh Neil Amstrong dan kawan kawannya, pasca kembali dari Bulan.
Akan tetapi pencapaian penguasaan Bulan, membawa gairah tertentu yang berbeda bagi peradaban umat manusia.
Elon Musk yang sangat kreatif itu juga masih terbilang lambat. Hanya bermain-main dengan ribuan Satelit baru di orbit sekitar Bumi, betapa tidak menarik, betapa tidak kreatifnya Elon Musk.
Elon Musk harus lebih kreatif. Kreativitas yang gila, itu penting untuk membangkitkan peradaban umat manusia yang telah mandheg berhenti tak berkembang ke mana-mana, selama lebih dari 50 tahun ini. Selamat buat Amerika Serikat, tapi setelah karya hebat negeri Paman Sam ini menjejakkan kaki di Bulan, umat manusia membutuhkan kejutan peradaban yang lebih menantang dan lebih menggairahkan lagi.
Tinggal di bulan. Jangan terlalu lama. Bagaimana jika tahun baru 2022 ini dikirimkan untuk pertama kali orang tinggal di Bulan. Amerika Serikat telah menyatakan bahwa mereka akan mengirim manusia untuk tinggal di Bulan tahun 2024. Terlalu lama. Tidak.... di tahun 2022 Amerika telah mulai mengirim wahana yang akan memulai pembangunan maskas di Bulan untuk pertama kali. Bertahap dulu, untuk meminimalisir kesalahan dan ancaman korban yang tidak perlu.
Tetap saja itu terlalu lama. Bagaimana jika itu dilakukan sekarang, tidak perlu tunggu tunggu nanti lagi ? Bukankah perkembangan peradaban manusia akan bersambung kembali. Loncatan tahun 1969 akan disambung kembali tahun 2022. Dan jika itu berhasil dilakukan, maka lihatlah perkembangan yang dahsyat peradaban manusia di Bumi. Akan berlipat 100 kali lipat bahkan bisa ribuan kali lipat dari sekarang.
Apa yang terjadi dari tahun 1969 sampai 2022 di Bumi, setelah Neil Amsrtong ? Tingkat kemajuan yang dialami oleh umat manusia, sampai tahun 2021 saat ini, adalah karena pengaruh besar, karena inspirasi Neil Armstrong, menjejakkan kaki di Bulan. Peradaban manusia membutuhkan inspirasi baru, untuk bisa terus berkembang lebih cepat dan lebih jauh lagi.
Jin Xin Ping, Elon Musk, Jokowi, atau siapa saja yang saat ini memegang kekuasaan pengambilan keputusan global. Segera putuskan saja tahun 2022 ini untuk mengirim umat manusia tinggal di Bulan. Kerumitan yang terjadi di Bumi akibat Covid 19, dan berbagai krisis benang kusut, yang terjadi saat ini, harus diakhiri oleh sebuah loncatan besar. Bukan sekedar permainan kecil kecilan, adu kuasa, adu kepandaian mencuri kekayaan, dan uang orang lain. Cobalah berpikir lebih kreatif lagi. Bulan dulu. Jangan hanya mengibarkan bendera di bulan tapi tinggal dan hiduplah di bulan, tahun 2022.
Bagaimana ?
Jin Xin Ping, Elon Musk, Jokowi, Raja Salman, Habib Rizieq, ....Atau jagoan gaek Bill Gates ?... Bagaimana tahun 2022 ? (El Vijay)
Selasa, 07 Desember 2021
KISAH CINTA PILU RANDY NOVIA
KISAH CINTA PILU RANDY NOVIA : Rendahnya Edukasi Dan Pemahaman Prioritas Keluarga Dalam KONDISI DARURAT, Gagalnya Lembaga Perindungan Wanita Dan Anak-Anak Dalam Negeri
Oleh : Diono Sastroatmodjo
NOVIA Bunuh Diri, Randy Dipenjara dan Dipecat. CINTA HANCUR Karena : Tak Fahami Esensi Cinta, Gengsi Pangkat Dan Jabatan, Campur Tangan Mematikan ORANG TUA
Makam Dusun Sugihan, Japan, Sooko, Mojokerto, merekam kegagalan kisah cinta Novia Randy. Kedua insan yang saling mencintai itu pun akhirnya terpisahkan. Novia meninggal bunuh diri, Kamis (2/12/2021) pukul 15.30 WIB. Dan kekasihnya seorang oknum Polisi, yang sedang menanjak karirnya, yang gagal waspada, sembrono, akhirnya ditangkap Propam Polda Jawa Timur. Randy dipenjara dan akhirnya dipecat dari Kepolisian. Masa depan kedua insan yang saling mencintai itu hancur lebur.
Novia, adalah mahasiswa yang sudah siap lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Novia siap lulus menjadi professional pendidik Bahasa Inggris dari PTN terkenal Universitas Brawijaya Malang.
Randy adalah seorang Polisi yang karirnya menanjak di Polres Pasuruan. Bahkan Randy terkenal sebagai tangan kanan Kapolres Pasuruan. Kisah cinta yang membara di Kota Malang tak segera dibawa ke jenjang pernikahan. Dan saat Novia hamil, maka penolakan untuk bertanggung jawab dari orang tua Randy, keluarga anggota DPRD Pasuruan yang terhormat itu membuat kisah cinta terkatung-katung tak menentu. Tak jelas apakah orang tua Randy adalah anggota DPRD Kota Pasuruan atau DPRD Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi yang jelas DPRD Pasuruan tercoret namanya.
Tak ada konfirmasi apapun dari DPRD Kota Dan Kabupaten Pasuruan, terhadap berita yang marak di media massa dan sosial media. Seolah tak ada apapun yang terjadi. Bahkan DPRD yang terhormat pun gagal dan gagal memahari suasana kebatinan masyarakat yang terluka. Gagal memahami bagaimana kerja kerja humas, publics relations DPRD, dalam menghadapi hal-hal seperti ini.
Yang lebih mengenaskan, makam dusun Sugihan, Japan tempat Novia menyerah pada derita cinta itu hanya berjarak tak kurang dari 400 meter dari kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA2A) Kabupaten Mojokerto. Bahkan web P2TPA2A (http://p2tp2akabmojokerto.org/) tak memuat komentar atau bahkan petikan berita apapun tentang Randy dan Novia.
Novia memang anak PNS Kota Mojokerto, akan tetapi Novia meninggal di wilayah Kabupaten Mojokerto, dalam area kurang dari 400 meter dari kantor layanan P2TPA2A Kabupaten Mojokerto. Melibatkan oknum kepolisian Polres Pasuruan dan bahkan keluarga DPRD Pasuruan. Tidak berhenti di situ, masih ada satu lembaga lagi di Kota Malang yang terkait dengan kasus Novia, Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya mengakui adanya kasus pelecehan terhadap Novia oleh senior mahasiswa Universitas Brawijaya. Tak ada tindakan apapun selain pembinaan.
Kehormatan wanita memang bukan hal yang utama untuk diperbincangkan lebih lanjut. Wanita memang selalu dihormati yang seperti itu saja. Tidak terlalu menarik membahasnya, selain bahasan tentang pertumbuhan ekonomi, keberhasilan dalam meraih gelar, pangkat, dan jabatan, kesuksesan dalam pembangunan. Tak pernah difahami bahwa wanita adalah tiang sebuah negeri. Runtuhnya wanita, runtuh lah sebuah negeri. Nilai apakah itu ?
Nilai-nilai kemanusiaan penjaga eksistensi kemanusiaan memang tidak terlalu menjadi pertimbangan saat ini.
Sebanyak lebih dari 143 ribu korban meninggal karena Covid-19 pun berlalu begitu saja. Para pemikir imajiner tentang drama covid-19 berkoar-koar tentang kesalahan statistik dan aksi para politisi kotor mempertahankan kekuasaan. Akan tetapi tak melihat realitas korban yang berjatuhan, jutaan perasaan berduka yang kehilangan para korban.
Demikian pula para tukang mimpi berimajinasi tentang kelanggengan kekuasaan politik dan dinasti, kesaktian politik dan kesucian hati darah mereka yang kotor dan menjijikkan. Hati nurani kemanusiaan memang sedang mengalami kematian.
***
Maret 2020 kandungan Novia pun digugurkan, karena penolakan kedua orang tua Randy. Bagaimana mungkin anak seorang pejabat Dewan dan punya masa depan cemerlang harus berada dalam kondisi terjebak dengan mahasiswa tanpa masa depan (menurut mereka). Seakan seluruh nasib manusia itu ada di tangan para pemilik jabatan, tanpa sadar bahwa tak ada apapun yang langgeng abadi di muka bumi.
Kisah cinta Randy Novia tak berhenti. Gelora cinta yang membara dalam hati mereka, tak pedulikan jabatan dan derajat orang tua, atau bahkan masa depan cemerlang mereka berdua. Tak lagi ada estetis, etis. logos, dalam cinta yang mengikat hati. Lagi pula, apa itu etika, estetika, logika ? Pelajaran tentang apa itu ? Apakah masih ada sopan santun dalam ruang dan waktu yang penuh caci maki, saling hujat, saling bangga, saling hina seperti ini ? Pemahamanan tentang eksistensi manusia berada di titik nadir. Berani melawan ? Hancur. Apakah itu Rechtstaat, apakah itu machstaat ?
Penolakan kedua orang tua Randy adalah contoh implementasi machstaat, tak peduli hukum, jika tidak suka, maka apapun yang terjadi pada dirimu adalah kesalahan dirimu sendiri. Saya tak bisa disentuh karena kesalahanmu sendiri. Tidak faham bagaimana prinsip Rechtstaat adalah mengaitkan segala sesuatu dengan dengan landasan hukum, bukan karena kekuasaan atau kenyamanan pribadi semata. Melihat segala masalah adalah dengan batasan-batasan Rechtstaat adalah agar kemudian timbul kebijaksanaan dan kasih sayang yang murni. Akan tetapi semua orang akan lebih menyukai machstaat, karena akan lebih nyaman, tidak terganggu dan bisa mempertahankan diri dan kekuasaan tanpa terlalu belepotan dengan segala aturan tetek bengek.
Dunia materialisme telah menarik untuk yang kesekian kalinya manusia manusia ke titik nadir, menuju ke titik kehancuran kemanusiaannya. Rechtstaat memang jauh lebih rumit dari machstaat, karena lebih mudah mengambil keputusan dan kesimpulan dan tidak ada resiko ancaman apapun. Akan tetapi Rechtstaat yang memiliki sanksi hukum jauh lebih menjaga dalam kondisi keragaman kemanusiaan yang tinggi. Orang lebh takut dengan sanksi yang dibawa oleh Rechtstaat.
Karena menegakkan Rechtstaat membutuhkan keadilan. Sementara nilai keadilan sendiri telah keropos oleh deraan materialisme. Praktis sajalah menggunakan machstaat saja, daripada terlalu banyak bicara.
Nilai-nilai praktis inipun menyebar luas kemana mana. Sehingga Novia pun hamil untuk yang kedua kalinya. Bagaimana bisa hamil ? Bukankah ada alat kontrasepsi yang dijual bebas di mana-mana ? Sosialisasinya tidak efektif, karena sosialisasi kontrasepsi dianggap tidak beretika tidak sopan, melanggar hukum agama, menyinggung nilai-nilai sakral agama. Karena pusing dengan benturan benturan nilai yang tidak jelas seperti inilah liberalisme muncul juga komunisme. Juga karena pusing dengan rumit dan kompleks dan tidak praktisnya segala yang berbau rechstaat maka dengan atas nama rechsaat juga muncullah Permendikbud dan Pendidikan Tinggi No.20/2021, yang sangat kontroversial itu. Permendikbud dan Pendidikan Tinggi yang ingin menegakkan rechsaat itu malah menjadi terjebak dalam sebuah nilai-nilai praktis yang mengikis rechsaat dan menjebak kehidupan pendidikan indonesia, termasuk lingkungan kampus dalam ilusi machstaat. Butuh imajinasi dan perenungan yang mendalam untuk bisa memahami dialektika idealisme dan nilai-nilai kepraktisan seperti ini. Tanpa imajinasi yang cukup dan hanya berbekal kebutuhan praktis semata, maka runtuhlah nilai-nilai tak terlihat yang jauh lebih kaya yang dibawa oleh ras manusia.
Ras buaya adalah contoh ras yang sangat praktis. Tak perlu aturan tertulis apapun, jika berani datang ke lokasi buaya di alam, maka jika buaya akan menelan mu itu sah-sah saja. Apakah buaya perlu dihadirkan di ruang sidang untuk mendengarkan kesalahan-kesalahannya ? Percuma membawa buaya ke ruang sidang, karena dia tak memahami apa itu rechsaat. Bagi buaya machstaat adalah hal yang tidak terbantahkan. Adu kekuatan saja, jika anda menang anda lepas dari mulut buaya, jika anda kalah, anda akan dimakan lenyap oleh buaya.
Ras manusia memang rewel, ras harimau di manapun berada tak perduli dengan kesopanan pakaian. Pakaian dari Tuhan cukup buat harimau. Akan tetapi ketentuan tentang Pornografi akan mempermasalahkan manusia jika sembarangan mencopot pakaiannya.
***
Kehamilan yang kedua adalah buah cinta kasih, seperti kehamilan pertama. Akan tetapi nilai praktis yang tak mampu menjangkau kedalaman cinta itu membuat kandungan yang kedua ini pun digugurkan Agustus 2021. Keluarga Randy, keluarga politisi anggota DPRD Pasuruan yang terhormat, menolak cinta kedua kekasih ini.
Alih alih membantu mentautkan gema hati yang saling cinta, demi kebutuhan praktis, maka muncullah ilah-ilah.
" Tak bisa menikah dalam waktu dekat ini, karena masa depan karir yang masih jauh..."
Manusia tidak sepraktis itu. Masih banyak jalan yang bisa ditempuh, tapi janganlah melukai hati, memupus harapan cinta kasih. Tak ada imajinasi yang cukup, tak ada norma sejati yang mampu memberikan arahan, jika hal seperti ini terjadi, bagaimana dan apa yang harus dilakukan.
Akhir Agustus 2021, bulan yang sama dengan pengguguran kandungan Novia yang kedua, ayah Novia, yang juga seorang PNS Kota Mojokerto meninggal. Tak terbayangkan betapa rumitnya kilasan kilasan masalah yang melanda Novia Randy dan seluruh keluarga mereka.
Tinggallah Novia dan Ibunya yang juga PNS di Kota Mojokerto sendirian. Novia yang depresi pun mencoba melukai diri dengan memukulkan batu ke kepalanya sendiri, mencoba bunuh diri dengan gantung diri. Akan tetapi upaya itu gagal karena diselamatkan oleh ibunya. Sempat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa dan mendapat perawatan dokter Jiwa.
Akan tetapi tekanan depresi tak berkurang, tak tertahankan oleh Novia. Kamis (2/12/2021) Novia menenggak Racun di makam ayahnya 100 hari setelah ayahnya meninggal, menyusul ayahnya ke alam Barzah. Dengan bunuh diri, Novia mungkin merasa masalahnya akan selesai begitu saja.
Duh. Nilai-nilai kemanusiaan yang mati, dibawa serta oleh kepergian Novia. Dan masa depan gemilang kemanusiaan ditanggung oleh Randy yang dihancurkan kariernya oleh mesin politik dan seluruh pakem kepraktisan negeri. Dan ras syaitan yang selalu merasa lebih baik dari manusia pun berpesta pora.
" Lihat...bukankah benar apa yang aku lakukan... menolak bersujud kepada ras manusia ...."
Akan tetapi kisah cinta Randy Novia tak berhenti di situ saja. Dampak luasnya baru terasa terlihat setelah kematian Novia di atas pusara makam ayahnya. Teman-teman Novia yang mengetahui seluruh cerita kisah cinta itu tak mau tinggal diam. Dalam hitungan jam, seluruh kisah cinta Randy Novia pun terkuak. Tekanan yang besar terjadi di cyber space, dan tagar #SAVENOVIAWIDYASARI mulai menggema ke seluruh Indonesia. Anggota DPR pusat, Kapolri dan banyak pejabat teras negeri bicara keras.
Bahkan setelah Novia meninggal, kisah cinta kedua insan manusia itu terus bergulir tak menentu arah. Para petualang Politik menunggu memanfaatkan kisah cinta itu untuk tujuan politis mereka. Bola panas ini mulai menggelinding. Akan tetapi beberapa media mulai menyingkirkan berita ini dari halaman utama mereka. Menyusul letusan bencana Semeru yang meluluh lantakkan Lumajang dan sebagian Malang. Beberapa puluh kilometer saja dari Pasuruan.
Kisah cinta Randy dan Novia. Ada seribu wajah yang dibawa oleh kisah cinta ini. Randy dan Novia yang saling jatuh cinta itu mungkin tak pernah menyadari hal ini sejak dari awal. Novia telah berada dalam pelukan alam baru yang jauh lebih kompleks dari alam dunia yang baru dia tinggalkan.
Randy harus menghadapi babak kehidupan yang tidak lagi menyenangkan. Karirnya di Kepolisian berakhir. Semua yang terjadi ini tak pernah terbayangkan sebelumnya akan terjadi seperti ini.
Ucapan sinis Ibu Randy yang dikecam habis di media sosial, perburuan ayah Randy, anggota DPRD Pasuruan di cyber space dilakukan oleh warganet, dengan berbagai dalih, alasan dan latar belakang.
Seperti pembunuhan buruh Marsinah puluhan belasan tahun yang lalu, yang tak pernah terpecahkan dari kawasan yang sama dengan Kawasan meninggalnya Novia. Masih ingat kasus buruh Marsinah ? Kasus pembunuhan Marsinah ini menggelinding tak tertu arah, bahkan muncul dan ikut mendorong massa, saat Reformasi 1998.
Kata Kunci Dan Petikan Media :
SUGIHAN JAPAN SOOKO, Novia Widyasari Rahayu (23), Randy Bagus Hari Sasongko, Polres Pasuruan, Fauzun Safaroh (50), Niryono, Anak anggota DPRD Kota Pasuruan, Anggota DPRD di Pasuruan, anggota Shabara Polres Pasuruan, kasus memaksa mahasiswi aborsi, Tangan kanan Kapolres
Lihat Link :
https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1133161293/profil-dan-biodata-lengkap-novia-widyasari-mahasiswa-cantik-yang-bunuh-diri-disamping-makam-ayahnya
Novia merupakan mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang
Lihat Link :
https://nasional.kompas.com/read/2021/12/04/21470271/komisi-iii-dpr-minta-kapolri-usut-oknumnya-yang-lakukan-pemerkosaan-di
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto
Kompas.com - 04/12/2021, 21:47 WIB
Penulis : Sania Mashabi
Editor : Jessi Carina
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polisi untuk mengusut dan menghukum tegas oknumnya yang diduga melakukan pemerkosaan di Mojokerto, Jawa Timur. Menurut Sahroni, tindak pemerkosaan tersebut tidak bisa ditolerir, karena itu ia berjanji akan mengawal perkembangan penanganan kasus tersebut. "Tidak bisa terus menerus membiarkan negara menjadi tempat yang tidak aman bagi perempuan. Pak Kapolri Listyo Sigit maupun Propam harus mengusut dan menghukum pelaku seberat-beratnya, dan saya pribadi akan terus mengawal kasus ini," kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (4/12/2021).
Lihat Link :
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5840906/mahasiswi-yang-tewas-tenggak-racun-ternyata-alami-aborsi-dua-kali
Mahasiswi yang Tewas Tenggak Racun Ternyata Alami Aborsi Dua Kali
Enggran Eko Budianto - detikNews
Minggu, 05 Des 2021 00:32 WIB
Mojokerto -Anggota Polres Pasuruan, Bripda RB bersama kekasihnya ternyata sudah dua kali melakukan aborsi menggunakan obat Cytotec. Terakhir, aborsi dilakukan saat kandungan mahasiswi asal Mojokerto itu berusia 4 bulan.
Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo mengatakan Bripda RB menjalin hubungan asmara dengan NWR sejak Oktober 2019. NWR merupakan mahasiswi Universitas Brawijaya Malang asal Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.
"Mereka berkenalan sejak Oktober 2019. Saat itu mereka nonton bareng launching distro baju di Malang. Kemudian mereka bertukar ponsel, setelahnya mereka resmi pacaran," kata Slamet saat jumpa pers di Mapolres Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Sabtu (4/12/2021).
Aborsi pertama pada Maret 2020 dilakukan saat usia kandungan NWR baru hitungan minggu. Sedangkan aborsi kedua pada Agustus 2021 saat kandungan NWR berusia 4 bulan. Dua kali aborsi tersebut menggunakan obat Cytotec.
"Ketika diketahui positif (NWR hamil), mereka bersama-sama beli obatnya, pertama maupun yang kedua," terang Slamet.
Akibat perbuatannya tersebut, Bripda RB bakal dijerat dengan pasal 348 KUHP tentang Aborsi juncto pasal 55 KUHP. Hukuman 5 tahun penjara sudah menantinya.
Karena Bripda RB dinilai melanggar pasal 7 dan 11 Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Mulai hari ini ia ditahan Bidpropam Polda Jatim.
Sedangkan nasib NWR berakhir tragis. Gadis berusia 23 tahun itu ditemukan warga dalam kondisi tewas di sebelah makam ayahnya di Makam Islam Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Mojokerto, Kamis (2/12) sekitar pukul 15.30 WIB.
Lihat Link :
https://inet.detik.com/cyberlife/d-5840448/warganet-tuntut-usut-tuntas-kasus-mahasiswi-tewas-tenggak-racun
Warganet Tuntut Usut Tuntas Kasus Mahasiswi Tewas Tenggak Racun
Enggran Eko Budianto - detikInet
Sabtu, 04 Des 2021 16:31 WIB
Sehari-hari, lanjut Minto, NWR tinggal hanya dengan ibunya. Kedua orang tuanya merupakan PNS di Kota Mojokerto. Hanya saja ayah korban meninggal dunia 100 hari lalu. Karena itu warganet menggaungkan #SAVENOVIAWIDYASARI
Resume Dan Petikan Media
Resume dan Petikan Media
SEMERU MELETUS : 17 HILANG, 34 TEWAS
Selasa (7/12/2021)
Korban
Letusan Semeru : 56 luka-luka, 17 jiwa hilang, meninggal dunia 34 jiwa,
Jumlah terdampak letusan 5.205 jiwa3.697 pengungsi di 6 Kecamatan.
Ditemukan 29 Jenazah Baru Sampai (7/12/2021) : 8 Belum Teridentifikasi
Minggu (5/12/2021)
Korban Semeru : 13 Tewas, 90 Korban Luka, 41 Luka Bakar Awan Panas, 2 Ibu Hamil (15.00 WIB)
Sabtu (4/12/2021)
(1) SEMERU MELETUS (15.00)
(2) "BINTANG" PORNO INDONESIA TERTANGKAP DI BANDUNG
"BINTANG" PORNO INDONESIA TERTANGKAP DI BANDUNG
Siskaeee nama wanita di Media Sosial yang membuka aurot di Bandara Yogyakarta, ditangkap Polisi di Stasiun Kereta Api Bandung (4/12/2021). Dalam pantauan Informatika News (5/12/2021), video dan gambar Siskaee yang polos membuka busana dan memperlihatkan aurotnya masih bertengger di beberapa situr porno global. Tampak bagian aurot yang ditampilkan jelas di salah satu ruangan di Bandara Yogyakarta yang ditampilkan situs media porno www.xxoxxxxx.com.
Situs porno yang bersangkutan tidak dapat diakses dari Indonesia karena diblokir oleh aplikasi Internet Sehat Kominfo. Akan tetapi tetap bisa dipantau normal lewat beberapa jaringan operator seluler di Indonesia yang tidak diblokir dan dengan teknik tertentu. Akses porno juga masih dilakukan di luar Indonesia
Lihat Link
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5841014/siskaeee-tiba-di-polda-diy-pagi-ini
Siskaeee Tiba di Polda DIY Pagi Ini
Jauh Hari Wawan S - detikNews
Minggu, 05 Des 2021 08:06 WIB
Yogyakarta -Siskaeee telah tiba di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pagi ini setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan awal di Mapolrestabes Bandung. Diketahui, Siskaeee ditangkap tim gabungan di Stasiun Bandung pada Sabtu (4/12) kemarin.
"Pagi hari ini S sudah ada di Polda DIY," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Yuliyanto, Minggu (5/12/2021).
Kamis (2/12/2021)
Baca Juga :
Dual Server
